TiNewss.com

Berimbang Mengabarkan

Terkait Museum, Yayasan Nazhir Wakaf Pangeran Sumedang: Itu Informasi Sesat!

TiNewss.comRd. Luky Djohari Soemawilaga selaku Ketua Yayasan Nazhir Wakaf Pangeran Sumedang menyampaikan beberapa hal penting terkait menyebarnya informasi yang tidak benar baik di media sosial dan kalangan masyarakat umum khususnya Sumedang, tentang Museum Prabu Geusan Ulun (Gedung Srimanganti) yang merupakan Harta Benda Wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja (PASA) yang dikelola secara sah oleh Yayasan Nazhir Wakaf Pangeran Sumedang.

Rd. Luky Djohari Soemawilaga bersama tim advokatnya dalam Press Realesnya yang disampaikan kepada Redaksi TiNewss.com mengatakan, PASA yang sebelumnya telah di ikrarkan pada tanggal 22 September 1912 yang kemudian telah menyesuaikan dan mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan tentang wakaf yang berlaku, sehingga dalam pelaksanaan peraturannya berdiri Yayasan Nazhir Wakaf Pangeran Sumedang pada tanggal 22 September 2017

Yayasan Nazhir Wakaf Pangeran Sumedang adalah satu – satunya Yayasan yang sah secara hukum atas pengelolaan dan pemanfaatan Harta Benda Wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja, salah satunya Museum Prabu Geusan Ulun (Gedung Sirmanganti),” ujarnya

Luky menjelaskan dalam hal kepemilikan yang sah ini museum Prabu Geusan Ulun, menyampaikan dan menurutnya didasarkan pada, Ikrar Wakaf PASA dan daftar wincikan atau rincian wakafnya. Penetapan Pengadilan Agama Sumedang tentang pengukuhan Ikrar wakaf PASA. Keputusan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor : 009/BWI/NZ/2017 tanggal 03 November 2017 penetapan Yayasan Nazhir Wakaf Pangeran Sumedang sebagai nazhir wakaf PASA serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

“Oleh kerenanya, tidak benar ada pihak lain di luar Yayasan Nazhir Wakaf Pangeran Sumedang, yang mengaku-ngaku memiliki hak untuk mengelola Museum Prabu Geusan ulun (Gedung Srimanganti),” jelasnya.

Luky juga mengatakan, Yayasan Nazhir Wakaf Pangeran Sumedang yang sah berdasarkan hukum sebagai pengelola Museum Geusan Ulun (Gedung Srimanganti), akan bekerja sama kepada pihak ketiga yakni The Lodge untuk menjadikan Museum Geusan Ulun sebagai icon kebudayaan Sumedang (Sumedang Puseur Budaya Sunda) yang akan disebarluaskan untuk warga masyarakat Sumedang, rakyat Indonesia, maupun dunia Internasional, yang didasarkan pada Undang undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2015 tentang Museum, Permendikbud No. 28 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja museum nasional, PERDA Kabupaten Sumedang No. 7 tahun 2015 tentang Pelestarian Bangunan, Struktur, dan kawasan cagar budaya, PERDA Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang PUSEUR Budaya Sunda, serta telah mendapat persetujuan Bupati Sumedang.

Terkait kerja sama dengan pihak The Lodge, selain pembuatan café sebagai penunjang dalam sebuah objek wisata akan dilakukan juga penataan, penambahan dan perbaikan, diantaranya membuat fasilitas umum dan sarana penunjang lainnya seperti kamar mandi, Musola, Souvenir Shop, fasilitas disabilitas, dengan memperhatikan prinsip adaptasi dan pemanfaatan yang tentu tidak mengubah atau merusak bangunan Museum Geusan Ulun, sehingga tidak melanggar Undang-undang Tentang Cagar Budaya.

Cafe yang akan dibuat dikawasan Museum Prabu Geusan Ulun nantinya, akan memberikan hiburan alunan alat-alat musik sunda kepada wisatawan yang berkunjung sehingga menciptakan suasana rileks dalam menikmati kunjungan di Museum Prabu Geusan Ulun.

“Dan perlu Kami informasikan juga bahwa penempatan café dimaksud letaknya tidak di dalam Gedung Srimanganti,” paparnya.

Hal ini dilakukan selain bertujuan untuk kebudayaan Sunda, juga memiliki tujuan untuk mendukung program pemerintah Kabupaten Sumedang dalam bidang pariwisata Destinasi Wisata Unggulan Sumedang. Fasilitas seperti dimaksud diatas sudah lama diterapkan diberbagai museum yang menggunakan bangunan heritage diseluruh dunia.

Luky selaku ketua yayasan dengan tegas menyatakan pada pihak yang menyatakan kerjasama pengelolaan Museum Prabu Geusan Ulun bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya serta Museum Prabu Geusan Ulun adalah aset yang dikelola pihak lain, adalah pernyataan sesat dan menyesatkan.

“Kami mengingatkan dan menegur (mensomasi) agar pihak-pihak tersebut tidak mengulangi pernyataan pernyataan yang patut diduga mengandung penghinaan/pencemaran nama baik dan Fitnah kepada Kami dikemudian hari,” tandasnya.

Luky juga tegaskan pihak-pihak yang melakukan penolakan atas pengelolaan Museum Prabu Geusan Ulun saat ini adalah pihak-pihak yang tidak mengerti dan paham atas wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja.

“Kami mengimbau agar masyarakat umum khususnya Sumedang dapat langsung menghubungi Kami guna mendapat informasi yang benar terkait pengelolaan Museum Prabu Geusan Ulun,” tegasnya.

Menurutnya bahwa sebagai warga Negara Indonesia yang taat hukum maka wakaf PASA ini harus ditegakkan sebagai Amanat yang memiliki nilai-nilai luhur, oleh karenanya nazhir berpandangan dalam pengelolaan wakaf PASA ditunjuk orang-orang yang dipandang mengetahui, memahami wakaf PASA secara utuh, untuk itu Nazhir untuk pertamakali menunjuk sebagainya pengurus Yayasan Nazhir Wakaf Pangeran Sumedang.

“Isi ikrar (PASA) bukan merupakan wakaf keluarga melainkan penerima wakaf adalah Bupati Sumedang (nazhir) dan diperuntukan untuk kepentingan umat yang lebih luas,” pungkasnya (Andi A)***

Terima Kasih Untuk Berbagi Informasi, Silakan Klik Tombol di Bawah !
  • 12
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    12
    Shares