• Kamis, 9 Desember 2021

Bapemperda DPRD Sumedang Sampaikan Nota Pengantar Raperda Pesantren dan Prokes

- Selasa, 16 November 2021 | 07:00 WIB
drg. Rahmat Juliadi, M.H.Kes, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Sumedang, saat menyampaikan Raperda Prakarsa tentang Raperda Prokes dan Raperda Pesantren dalam Rapat Paripurna DPRD Sumedang 15 November 2021 (TiNewss/Rauf)
drg. Rahmat Juliadi, M.H.Kes, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Sumedang, saat menyampaikan Raperda Prakarsa tentang Raperda Prokes dan Raperda Pesantren dalam Rapat Paripurna DPRD Sumedang 15 November 2021 (TiNewss/Rauf)

TiNewss.com - Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Sumedang, menyampaikan Nota Pengantar Raperda Prakarsa DPRD, pada Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Sumedang, Senin 15 November 2021

Kedua Raperda Prakarsa tersebut sebagaimana Surat Bapemperda No 188.34/765DPRD/2021, adalah Raperda tentang Penegakan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi dan Raperda tentang Pengelolaan Pondok Pesantren di Kabupaten Sumedang.

Ketua Bapemperda drg. Rahmat Juliadi, M.H.Kes menjelaskan, terkait Raperda Penegakan Prokes, Rahmat memaparkan, Raperda tersebut perlu dibuat sebagai payung hukum untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat di masa pandemi.

Baca Juga: Bupati Sumedang Mutasi 7 Pejabat Eselon II di Lingkup Kabupaten Sumedang

"Ini juga penting, karena meskipun kondisinya (pandemi Covid-19) cukup landai, tapi bukan berarti pandemi ini sudah selesai. Kita tidak tahu akan berakhir kapan dan kita juga tidak tahu apakah akan terjadi lagi pandemi. Oleh karena itu, kita siapkan payung hukumnya," paparnya.

Nantinya, sambung Rahmat, diatur perlindungan terhadap masyarakat, pelapor dan pasien yang terkena pandemi dan tenaga kesehatan.

"Nanti kami akan mengatur perlindungan terhadap masyarakat. Bagaimana peran dan kewajiban Pemerintah. Termasuk pihak swasta dalam penyelenggaraan kegiatan masyarakat," ucapnya.

Baca Juga: Gus Miftah: Setiap Pribadi Punya Ruang untuk Berusaha

Dalam Raperda Pengelolaan Ponpes akan diatur bagaimana peran Pemerintah Daerah terhadap ponpes.

Halaman:

Editor: Rauf Nuryama

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X