• Jumat, 19 Agustus 2022

Jadi Penyebab Banjir Lumpur, Perumahan PT AMI Di Segel Satpol PP Sumedang

- Rabu, 22 Januari 2020 | 21:18 WIB
IMG-20200122-WA0163
IMG-20200122-WA0163


Sumedang, TiNewss.com – Banjir lumpur yang terjadi di kawasan Jalan Sebelas April, persis sebelah SMA Negeri 2 Sumedang, telah melumpuhkan perjalanan baik arah Wado maupun Sumedang, pada hari Selasa (21/01/2020) Sore hingga malam. Banjir lumpur ini, akibat Hujan yang lebat serta aktivitas PT Amanah Merak Investama (PT AMI), pengembang perumahan yang sedang melakukan aktivitas pembangunan fisik perumahan di lokasi tersebut.





Kejadian ini tak ayal membuat masyarakat Sumedang mem-bully Pemerintah Kabupaten, terkait dengan perizinan dan pengawasan yang mana disinyalir sebagai daerah hijau atau lokasi penyerapan, namun dipergunakan sebagai perumahan. Juga, lebih jauh masyarakt netizen mem-bully penyembang yang tidak punya emphaty terhadap kejadian ini. Membiarkan banjir lumpur dan dzalim kepada masyarakat pengguna jalan maupun pemilik rumah dan usaha di bawah jalan yang sama-sama kebanjiran.





Atas insiden ini, Herman Suryatman, Sekda Kabupaten Sumedang, kepada TiNewss.com menyampaikan telah memberikan teguran kepada pengembang namun kenyataan dilapangan belum ada perkembangan signifikan, juga atas kejadian banjir lumpur, Pemerintah Kabupaten Sumedang segera melakukan tindakan melalaui Satpol PP dan Dinas PU untuk menangangi segera persoalan, sehingga tadi malam kondisi jalan langsung normal kembali. “Kami sudah menugaskan Dinas PU dan Satpol PP untuk mengatasi persoalan ini dan saat ini jalan sudah normal kembali,” jelas Herman pukul 23:00 WIB,(21/01/2020).





Tindakan tegas Pemkab Sumedang kepada Pengembang PT AMI, juga dilakukan hari ini (22/01/2020) yaitu dengan melakukan penyegelan lokasi perumahan dengan Satpolpp line. Kepala Satpol PP Kabupaten Sumedang, Bambang Rianto, menyampaikan bahwa sesuai dengan hasil Rapat Pimpinan Terbatas (Rapimtas), yang dipimpin oleh Asisten Pembangunan, menghasilkan keputusan penghentian segala bentuk aktivitas Pembangunan sesuai dengan surat penghentian dari Kepala DPMPTST No 880/068/BidDaldu atas nama Pemkab Sumedang.





“Pengembang diberikan waktu selama 7 (tujuh) hari, untuk melakukan penataan lahan. Apabila Pengembang lalai, maka Kami akan melakukan pembekuan bahkan pencabutan izin,” jelas Bambang.

Halaman:

Editor: Administrator

Tags

Terkini

X