Sekda Jabar Monitoring Penyaluran Bansos di Sumedang

Sekda Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja dan Sekda Kabupaten Sumedang Herman Suryatman hadir diterima Kepala Kantor Pos Sumedang Diki Mulyana, dalam monitoring persiapan penyaluran Bansos di Sumedang (Foto: Pupuh 30/6/2020)

TiNewss.com – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja melakukan kunjungan kerja dalam rangka monitoring dan persiapan penyaluran bantuan sosial (bansos) provinsi tahap II , di Kantor Pos Cabang Sumedang, Selasa (30/6/2020).

Kedatangan Sekda Jabar diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Herman Suryatman, Kepala Disbudparpora Harry Tri Santosa dan Kepala Pos Cabang Sumedang Diki Mulyana.

Sekda Jabar mengatakan, berdasarkan laporan yang diterimanya, penyaluran Bansos untuk tahap I di Kabupaten Sumedang sudah terealisasi 100 persen. Namun ketika melakukan inspeksi, masih ada beberapa barang retur yang harus diselesaikan akibat tidak tepat sasaran atau barangnya rusak.

“Kita ingin memastikan Bansos dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat (sudah tersalurkan) karena di dalam laporan kami sudah 100 persen, baik yang DTKS maupun non DTKS. Ketika kami melakukan inspeksi ternyata ada beberapa yang retur, bagi yang berhak sudah disalurkan. Tapi yang retur ini harus diselesaikan,” ungkapnya.

Dikatakan Sekda Jabar, soal paket Banprov yang diretur, dalam keputusan Gubernur Jawa Barat bisa disalurkan ke yayasan yatim piatu atau panti jompo namun dengan syarat ditetapkan oleh Bupati Sumedang.

“Jadi kalau sudah ditetapkan oleh Bupati Sumedang, bisa disalurkan kembali untuk yang retur ini. Sedangkan untuk Sembako yang rusak harus ada berita acara untuk dimusnahkan. Tapi yang terpenting penyaluran ini harus sesegera mungkin dan tepat waktu karena masyarakat membutuhkan itu,” terangnya.

Disinggung mengenai penyaluran Bansos Tahap II, direncanakan dalam minggu ini akan segera disalurkan karena Tahap II ini ada sedikit pergeseran perubahan.

“Tadinya Jawa Barat menangani bantuan untuk DTKS dan non DTKS. Tapi untuk Tahap II ini akan difokuskan pada non DTKS. Jadi bagi-bagi tugas. Untuk DTKS oleh Kementerian Sosial, non DTKSnya oleh Pemrov Jabar dan juga Pemerintah Kabupaten Sumedang,” pungkasnya. (Rauf Nuryama)***

Terima Kasih Untuk Berbagi Informasi, Silakan Klik Tombol di Bawah !
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
%d blogger menyukai ini: