TiNewss.com

Berimbang Mengabarkan

Resmi: DKI Jakarta Jadi Provinsi Pertama Lakukan PSBB Akibat Coronavirus

Jakarta, TiNewss.com – Setelah tarik ulur tentang ‘lockdown’ DKI Jakarta, akhirnya Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Terawan Agus Putranto menyetujui usulan Gubernur Anies Baswedan. Prompov DKI Jakarta menerapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Persetujuan Menkes Terawan tersebut untuk menangani pandemi covid-19 yang disebabkan oleh coronavirus tipe 2 (SARS-CoV-2) pada Senin malam (6/4/2020).

Sebagaiman diketahui penerapan PSBB telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 21 tahun 2020 yang di tandatangani Presiden Jokowi pada 31/3/2020 lalu.

Adapaun perihal penjelasan termasuk syarat-syarat tentang PSBB tertuang dalam Permenkes RI No 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disesase 2019 (Covid-19).

Setelah Jakarta sukses menjalankan rencananya dan mendapatkan persetujuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bekasi dikabarkan telah mengajukan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diwilayahnya.

Hal ini terungkap dari Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi.

“Bekasi mengusulkan, Jabar juga mengusulkan,” kata Oscar sebagaimana disampaikan kepada CNNIndonesia.com, Selasa (7/4).

lebih lanjut Oscar menyampaikan pihaknya mesti mengkaji kembali syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Jawa Barat dan Bekasi maupun wilayah lain jika ingin menerapkan PSBB.

Dikutif dari fajar.co.id, Saiful Anam, pakar politik dan hukum dari Universitas Nasional Jakarta menilai PSBB sesungguhnya telah lebih dahulu berjalan di DKI Jakarta, sebelum Menkes Terawan Agus Putranto mengeluarkan ketetapan.

“Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menjalankan kebijakan PSBB sebelum adanya Perppu 1/2020, PP 21/2020, Keppres 11/2020 dan Permenkes 9/2020 yang mengatur kebijakan tersebut,” kata Saiful

Lebih lanjut, Saiful menjelaskan bahwa DKI Jakarta adalah pelopor adanya PSBB dengan meliburkan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, dan pembatasan transportasi.

“Dasar hukum yang dikeluarkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo tertinggal dari kebutuhan masyarakat,” katanya

Saiful menilai di saat pandemi virus corona, seharusnya pemerintah pusat bergerak lebih cepat untuk mengatur segala hal.

“Tanpa penetapan PSBB dari Menkes pun hal itu sudah berjalan di DKI Jakarta, untuk itulah yang saya sebut hukum sering tertinggal dari kebutuhan masyarakat,” pungkas Saiful (Rauf Nuryama)***

 

Terima Kasih Untuk Berbagi Informasi, Silakan Klik Tombol di Bawah !
  • 18
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    18
    Shares