TiNewss.com

Berimbang Mengabarkan

Polri Cium Adanya Dugaan Korupsi Otsus Papua

TiNewss.comKepolisian Republik Indonesia melalui Kepala Biro Penanganan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigadir Jendral Rusdi Hartono mengatakan adanya dugaan praktek korupsi Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Mengutip dari CNN Indonesia, Rusid, mengatakan bahwa tidak hanya lembaga kepolisian saja, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan sejumlah aparat penegak hukum (APH) untuk menguak dugaan praktek korupsi tersebut.

“Tentunya kami (antar APH) akan berkoordinasi. Masalah ini tidak hanya polri saja yang menyelesaikan” ungkap Rusdi kepada Jurnalis di Mabes Polri, Jakarta (23/2/2021)

lebih lanjut Rusdi mengatakan bahwa untuk penanganan kasus dugaan praktek korupsi ini tentu ada korelasinya dengan beberapa lembaga lain.

Sementara itu, Brigadir Jendral Achmad Kartiko selaku Kepala Biro Analis Badan Intelijen Keamanan Polri mengungkapkan bahwa adanya penemuan dugaan praktek korupsi penyelewengan Dana Otonomi Khusus Papua.

Menurut Achmad , pemerintah padahal telah menggelontorkan dana sebesar Rp 93 triliun untuk Papua dan Rp 33 triliun untuk Papua Barat.

“Namun ada permasalahan penyimpangan anggaran,” ungkap Achmad saat presentasi dalam Rapat Pimpinan 2021 di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, (17/2/2021)

Seperti disampaikan Achmad pada laman Tempo.co bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya pemborosan dan penggunaan tidak efektif dalam pengelolaan anggaran. Selain itu, terjadi juga penggelembungan harga (mark up) dalam pengadaan sejumlah fasilitas umum.

“Kemudian pembayaran fiktif dalam pembangunan PLTA sekitar Rp 9,67 miliar. Ditemukan penyelewengan dana sebesar lebih dari Rp 1,8 triliun,” ungkap Achmad.

Padahal menurut Ahmad, kebijakan Otonomi Khusus Papua dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Atas temuan ini, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD pun angkat bicara akan mengusut kasus praktek korupsi ini.

“Soal penegakan hukum ini selalu saya dengarkan bila berdialog dengan masyarakat dan tokoh Papua. Karena itu kami menindaklanjuti, kami mengumpulkan Kejaksaan Agung, KPK, Polri, untuk membawa aspirasi ini, penegakan hukum akan kita tindak lanjuti,” ungkapnya. (L/Andi A)***

Terima Kasih Untuk Berbagi Tulisan ini!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •