Efektivitas OPOP Bagi Pesantren

Mungkin yang kita ketahui ketika mendengar kata pesantren adalah tempat menuntut ilmu lebih khususnya ilmu agama. Tempat menggodog para santri dengan ketakwaan kepadaNya, mencetak bibit-bibit ulama yang bisa menjadi panutan menuju takwa, cahaya dari kegelapan dunia dan orang yang terdepan mencegah kemungkaran di tengah masyarakat.

Namun, kini peran strategisnya mulai terkikis secara pelan-pelan tergerus oleh sistem kapitalisme. Ya. Sebuah sistem yang standar perbuatannya selalu berlandaskan materi, kini pesantren pun dituntut ikut andil dalam pemberdayaan ekonomi rakyat. Berbagai macam program pun diluncurkan demi melibatkan pesantren dalam perbaikan ekonomi tersebut.

Adapun program tersebut diantaranya Opop (One Pesantren One Product) yang menjadi salah satu program Pemprov Jabar yang dikhususkan untuk pesantren-pesantren. Hal serupa pun disampaikan oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan pesantren di Jawa barat salah satunya dengan OPOP.

Baca Juga: Ridwan Kamil Open Recruitmen OPOP

Sebanyak enam pesantren yang tergabung dalam program One Pesantren One Product (OPOP) yang akan memamerkan produk unggulannya di World Expo Dubai. Adapun nama keenam pesantren tersebut yakni pesantren Darut Tauhid Bandung, Al Idrisiyyah Tasikmalaya, Al Ittifaq Bandung, Nurul Iman Bogor, Pagelaran 3 Subang, dan pesantren KH. Mukhlas Putri Cirebon. (Pikiranrakyat.com 27/10/21)

Berharap dengan adanya program tersebut pesantren-pesantren di Jawa Barat yang keanggotaannya sudah mencapai 2500 pesantren mampu bahkan sudah ada yang bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar pesantren. Sekilas tidak ada yang keliru pesantren tersebut menghasilkan produk bahkan bisa memperdayakan ekonomi rakyat sekitarnya.

Para santri pun dibekali dengan skill atau entrepreneur, jika para santri tersebut lulus bisa mandiri secara ekonomi dengan demikian angka pengangguran pun bisa ditekan. Pemberikan skill atau menumbuhkan jiwa entreprenernya memang diperlukan karena tak dipungkiri dengan bekal skill para lulusannya bisa menyambung hidup selain bekal agama yang jadi prioritas segalanya.

Baca Juga: Relawan Sumedang Pasti Bisa, Raih Penghargaan Bupati Sumedang Pada HKN Ke-57

Namun, jangan sampai kebijakan tersebut justru membuat pesantren dikondisikan hanya fokus kepada perbaikan ekonomi rakyat dengan menciptakan lapangan kerja dan membuat produk-produk yang sesuai dengan minat pasar. Seharusnya masalah ekonomi seperti membuka lapangan kerja dan memperbaiki ekonomi menjadi tugas utama pemerintah karena pemerintah adalah penguasa yang bertanggungjawab penuh untuk mengsejahterakan rakyatnya.

"Pemimpim adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggungjawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari)

Jika dasar kenapa pesantren dilibatkan dalam menciptakan lapangan kerja dengan dalih banyaknya pengangguran seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah evalusi. Adakah yang keliru dengan kebijakan yang dibuat selama ini, seperti adanya fakta bahwa banyaknya tenaga asing yang bekerja di dalam negeri, banyaknya produk-produk yang impor membanjiri entah itu produk elektronik, otomotif dan lainnya bahkan sampai kebutuhan pangan.

Baca Juga: TNI AL Harus Loyal pada Keputusan Presiden

Maka jangan sampai peran strategisnya tergadaikan hanya sebatas ekonomi semata, justru sumbangsih pesantren bagi dunia pendidikan jauh lebih strategis tidak hanya mampu menciptakan lapangan kerja, yaitu mencetak SDM yang taat, beriman dan mampu mencetak ulama-ulama yang disegani dengan tsaqofahnya. Tak hanya itu pesantren juga mampu melahirkan generasi penerus peradaban yang akan meneruskan kepemimpinan bangsa.

Sudah seharusnya kita mengembalikan aturan kehidupan termasuk membuka lapangan kerja dengan syariat Islam. Karena Islam adalah agama yang aturan hidupnya lengkap tidak hanya perkara ibadah saja namun mencakup aturan lainnya termasuk urusan ekonomi (lapangan pekerjaan). Wallahualam.

Penulis adalah Seorang Guru di Karawang dan Pegiat Literasi.***