TiNewss.com

Berimbang Mengabarkan

Moge Dilarang Dikawal, Begini Fakta UU

TiNewss.com – Keputusan yang tegas soal pengawalan polisi terhadap Moge (Motor Gede) atau rombongan konvoi mobil mewah, atau pesepeda dilarang dikawal oleh polisi. Hal ini demi menghindari rasa kecemburuan sosial.

Keputusan tersebut diambil oleh Dirlantas Polda Metro Jaya terhadap rombongan konvoi mobil mewah, motor besar, atau pesepeda. Terkait terjadinya iring-iringan mobil Porsche yang dikawal Dishub di off ramp Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, yang berujung penilangan oleh polisi.

Dalam pemeberitaan di berbagai media, Sambodo Purnomo Yogo Dirlantas Polda Metro Jaya secara tegas menyatakan, “Kami dari Polda Metro Jaya sendiri, sudah ada kebijakan untuk melarang anggota saya mengawal moge, mengawal mobil-mobil mewah, dan mengawal pesepeda,” ujarnya kepada berbagai media.

Menurutnya dalam siar kabar di media, pelarangannya guna mencegah adanya kecemburuan sosial di mata masyarakat serta sesuai aturan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan.

Adapun dalam pelarangan tersebut sesuai UU lalu lintas yang berlaku, yaitu UU Nomer 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang terdapat pada Pada Pasal 134 dan pasal 135.

UU tersebut berisi, hak utama pengguna jalan untuk kelancaran dan pengguna jalan yang Memperoleh Hak Utama tertulis pasal 134 bagian delapan paragraf 1.

“Pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut: Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas; Ambulans yang mengangkut orang sakit; Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas; Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia; Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara; iring-iringan pengantar jenazah; dan konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia,” tulis dalam UU tersebut.

Sedangkan dalam pasal 135 bagian delapan paragraf 2 menyebutkan dengan tata cara pengaturan kelancarannya sebagai berikut,

“Kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene, Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pengamanan jika mengetahui adanya Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dan Rambu Lalu Lintas tidak berlaku bagi Kendaraan yang mendapatkan hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134” tulis dalam UU tersebut. (Andi A)***