TiNewss.com

Berimbang Mengabarkan

Menilik Fungsi Materai Rp 10.000

TiNewsscomDirektorat Jenderal Pajak (DJP) telah merilis bea materai Rp 10.000 pada 28 Januari 2021 dan kini Pemerintah mulai mengedarkan dan memberlakukan materai Rp 10.000 tersebut.

Adapun beberapa dokumen yang dikenakan bea materai Rp 10.000, yaitu sebagai berikut:

  1. Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya;
  2. Akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya;
  3. Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya;
  4. Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun;
  5. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
  6. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang;
  7. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang (1) menyebutkan penerimaan uang; atau (2) berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan;
  8. Dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Seperti yang diketahui pengenaan bea materai dalam Undang-Undang Tahun 1985 tentang Bea Materai hanya berlaku pada dokumen berbentuk kertas, sehingga untuk tahun 2021 pemberlakuan materai Rp 10.000 bukan hanya untuk dokumen fisik di kertas akan tetapi juga akan berlaku untuk segala dokumen digital dan transaksi elektronik.

Sementara materai Rp 3.000 dan materai Rp 6.000 tetap berlaku dalam masa transisi. Di Dalam UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, dalam regulasi teranyar tersebut kedua materai masih bisa digunakan sampai 31 Desember 2021.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama menjelaskan cara penggunaan materai Rp 3.000 dan materai Rp 6.000 agar dokumen tetap sah, dengan:

  1. Menempelkan materai Rp 6.000 dan materai Rp 3.000 secara berdampingan dalam satu dokumen yang memerlukan materai.
  2. Menempelkan 3 materai Rp 3.000 secara berdampingan dalam satu dokumen yang memerlukan materai.
  3. Menempelkan 2 materai Rp 6.000 secara berdampingan dalam satu dokumen yang memerlukan materai.

Lebih lanjut Hestu mengatakan saat ini otoritas fiskal masih menyiapkan aturan turunan, yakni berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Maka infrastruktur pendukung berupa aplikasi untuk materai dokumen elektronik.

Kementerian Keuangan menyebutkan perubahan bea materai dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan pengenaan bea materai dengan kondisi ekonomi,sosial, hukum dan teknologi informasi telah berkembang sangat pesat yang diperkirakan akan menambah potensi penerimaan negara menjadi Rp 11 triliun di tahun 2021. (Y/Adhi SH)***

Terima Kasih Untuk Berbagi Informasi, Silakan Klik Tombol di Bawah !
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •