TiNewss.com

Berimbang Mengabarkan

Kurnia Agustini,S.Pd

Mendefinisikan Kebijakan Sekolah Off Line

Tak bisa dipungkiri, pembelajaran online di rumah karena pandemi ini mendapatkan sejumlah kendala dan tantangan.  Guru, siswa, dan orangtua dipaksa menghadapi kebiasaan baru untuk melakukan pembelajaran di rumah. Sekolah dan kurikulum pun diuji ketahannya untuk dapat menciptakan suatu program yang bisa mengatasi berbagai masalah belajar online di lapangan.

Siswa saat ini mulai bosan. Hal ini secara tidak langsung  berpengaruh terhadap minimnya penerimaan pemahaman materi pelajaran. Orangtua mulai keteteran mengawasi dan membimbing putra- putrinya. Guru kerepotan menyajikan model pembelajaran yang bisa selalu menarik sekaligus dipahami siswanya. Sekolah kewalahan menyediakan sarana dan prasarana belajar online bagi siswa dan gurunya, yang diantaranya adalah penyediaan kuota.

Maka, sejalan  dengan keputusan Kemendikbud yang melakukan relaksasi pembukaan sekolah untuk zona kuning, setelah sebelumnya sekolah di zona hijau, di satu sisi adalah angin segar bagi siswa, guru , orangtua, dan sekolah tentunya. Walaupun kebolehan pembukaan sekolah itu disertai dengan tiga persyaratan yaitu, harus ada persetujuan pemda, kepala sekolah, dan komite sekolah. Berikutnya harus ada izin dari orangtua. Terakhir,tetap menerapkan protokol kesehatan, dengan memperhatikan jumlah peserta didik yang tidak melebihi 50%, untuk setiap kehadiran di sekolah. Proses perizinan pun harus menempuh proses validasi dan verifikasi di lapangan.

Hanya saja,di sisi yang lain, berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi faktanya di lapangan selama ini, betapa sulitnya peraturan itu diterapkan di tengah masyarakat Indonesia sekarang ini. Angka COVID 19 pun tidak menalami penurunan, bahkan cenderung semakin meningkat. Ditambah pengawasan, kontrol yang lemah dari pemerintah, makin memperburuk keadaan. Tengok saja, saat aturan PSBB pertamakali dilakukan, masih banyak masyarakat yang nekad, memaksa untuk tetap bisa keluar kota untuk pulang ke kampungnya. Apalagi untuk beberapa kepentingan ekonomi ada yang tetap diperbolehkan untuk keluar masuk kota. Sehingga masyarakat menjadi gamang dengan aturan, dan akhirnya memilih untuk melanggar.

Kemudian, ketika PSBB berganti dengan AKB, dimana kita hidup berdampingan dengan COVID dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ya, mau bagaimana lagi? Dengan dalih dapur harus tetap ngebul, termasuk dapur negara,  maka harus dibuka kembali kegiatan berekonomi masyarakat. Aktivitas ekonomi secara bertahap berlangsung normal. Tempat wisata berangsur dibuka. Maka, tak pelak, masyarakat yang memang sudah rindu “kebebasan”, bak mendapat lampu hijau, untuk kembali baercampur baur. Mereka cukup merasa aman dengan masker dan cuci tangan, meski kebiasaan baru itu pun perlahan mulai dilupakan. Ditambah pengawasan yang mulai kendor sana-sini, informasi penderita COVID 19 pun tak gencar lagi di media massa. Hingga, perkara COVID 19 oleh sebagian masyarakat dianggap basi , mitos, dan sensasi.

 Itulah tabiat masyarakat yang serba instan dan peran negara yang tidak maksimal. Strategi penanganan COVID 19 jadi seperti salah sasaran tembak dan habis peluru. Solusinya sebatas sosialisasi dan himbauan yang tidak memberikan tekanan yang berarti.

 Berangkat dari fakta di atas, maka pembukaan sekolah untuk dipakai belajar kembali, rentan menuai berbagai masalah baru. Dengan fakta bahwa angka COVID 19 di Indonesia masih tinggi, serta di beberapa kota masih terdapat zona merah, pembukaan sekolah malah mengandung resiko yang sangat besar. Oleh karena itu, jika kebijakan ini memang lebih bersandar pada kepentingan masyarakat, maka perlu sangat diperhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, perlunya perencaan yang matang dari pemerintah, termasuk langkah antisipasi secara detail jika terjadi masalah di lapangan. Kedua, ada kesiapan dana yang cukup, tanpa perhitungan untung rugi, karena kesehatan masyarakat adalah aset yang utama. Ketiga, penerapan aturan protokol kesehatan yang rinci dan jelas oleh setiap sekolah.  Keempat, pengawasan yang serius, ketat, dan berkesinambungan dari pemerintah. Kelima, adanya vaksin yang halal, efektif, dan aman, yang bisa diperoleh secara gratis oleh seluruh masyarakat, sesegera mungkin.

Terlebih lagi seperti  dicontohkan oleh solusi sistem Islam, demikian hendaknya penanganan setiap masalah di negara ini. Dimana Islam selalu berpijak pada halal dan haram, mengedepankan kepentingan rakyat, tuntas, dan mencerminkan rasa amanah dan ketinggian akhlak para pemimimpinya. Semoga para pemimpin Islam di Indonesia, dapat mencontoh teladan Rasulullah SAW dan para Khilafah sesudahnya. Sehingga disamping solusi dan kesejahteraan yang didapat, pahala dan ridho Allah pun tak terlewat. Semoga dan semoga saja. (Kurnia Agustini,S.Pd)***

*) Penulis adalah Guru pada SMA Negeri 1 Sumedang

Terima Kasih Untuk Berbagi Informasi, Silakan Klik Tombol di Bawah !
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •