TiNewss.com

Berimbang Mengabarkan

Keramba Jaring Apung Jatigede, Dilema Bagi Pencari Nafkah

Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan tegas melakukan penertiban Keramba Jaring Apung (KJA) dan Keramba Jaring Tancap (KJT) di wilayah perairan Waduk Jatigede.

Setelah beberapa kali mengeluarkan Surat Peringatan dari Satpol PP Kabupaten Sumedang, sebagian pengusaha KJA dan KJT melakukan penertiban sendiri, sebagian lainnya ditertibkan oleh Satpol PP dibantu oleh TNI dan Polri.

Penertiban KJA dan KJT, menjadi penting demi tegaknya Undang-Undang dan Perda. Undang-Undang yang dilanggar oleh KJA adalah UU No 23 Tahun 1997 jo UU No 32 tahun 2009 tentang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sedangkan Perda yang dilanggar adalah Perda No 5 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang.

Pembongkaran KJA dan KJT mendapat dukungan dari Aliansi Masyarakat Waduk Jatigede (AMWJ). Diantaranya juga ditunjukkan banyak yang membongkar sendiri keramba-nya sebelum ditertibkan oleh pihak Satpol PP.

Namun di sisi lain, dampak ekonomi yang saat ini harus dipikirkan adalah restitusi atau pengganti lahan usaha mereka agar tetap bisa hidup di tengah pandemi.

Ada buruh yang bekerja, warga otd juga. Mereka butuh dana untuk tetap hidup dan menjalankan kehidupan.

Penting untuk dipikirkan oleh pemerintah. Pemerintah melakukan pendataan berapa yang terkena dampak. Bappppeda yang melakukan pemetaan dimana saja yang terkena dampak dan butuh biaya berapa?

Dinas Kopumkmpp, bidang kreatif di disparbudpora, yang membuat solusi agar mereka bisa dibina jadi pengusaha. Terkait namun tidak terbatas pada dinas tersebut.

Ini, sinergitas. Pentahelix sebenarnya untuk solusi komprehensif. Bukan urunan , karena tidak ada anggaran. (Red) ***

Terima Kasih Untuk Berbagi Informasi, Silakan Klik Tombol di Bawah !
  • 88
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    88
    Shares