TiNewss.com

Berimbang Mengabarkan

Kemendes PDTT Sahkan BUMDes Berbadan Hukum Setara Dengan PT

TiNewss.com – Menteri Desa Abdul Halim Iskandar telah resmi mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berbadan hukum. PP tersebut akan membuka peluang besar bagi BUMDes dalam mengembangkan unit-unit usahanya. Dengan berkembangnya BUMDes tentu akan berdampak pada kemandirian desa-desa di Indonesia secara ekonomi menuju pemulihan desa mulai dari BUMDes.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Abdul Halim Iskandar atau biasa di sapa Gus Menteri menegaskan posisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setelah lahirnya Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 ini semakin luar biasa dan jawaban atas persoalan kesulitan akses permodalan. Pasalnya, sebelumnya, BUMDes kesulitan karena bukan Badan Hukum.

BUMDes menjadi Badan Hukum setelah lahirnya UU Cipta Kerja ini dan memang ini telah ditunggu. Kami pun bergerak cepat untuk menyusun Rencana Peraturan Pemerintah dengan mengundang Kementerian Hukum dan HAM untuk dapat masukan, saran dan pemikiran soal posisi BUMDes sebagai Badan Hukum,” ujarnya.

Alhasil dalam diskusi Lintas Kementerian yang akhirnya disepakati jika posisi BUMDes setelah UU Cipta Kerja sebagai Badan Hukum Entitas Baru yang kedudukannya setara dengan Perseroan Terbatas (PT), setara dengan BUMN pada level nasional dan BUMD pada level daerah dengan regulasi di BUMDes berbeda dengan Badan Hukum lainnya dengan payung hukum yang digunakan berbeda, otoritatifnya juga berbeda.

“Kedudukan BUMDes sebagai badan hukum menjadi kunci pengembangan di masa-masa akan datang, dimana sejak awal sepakat kalau ujung tombak penguatan ekonomi di desa dalam representasi Pemerintah dan Masyarakat Desa adalah BUMDes,” jelasnya.

Gus Menteri menjelaskan BUMDes dinyatakan sebagai Badan Hukum dimulai ketika Desa sudah menetapkan peraturan desa yang merupakan produk Musyawarah Desa disahkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa, hal ini sesuai dengan entitas khusus yang miliki karakteristik tertentu dan di UU Desa diberikan kekhususan, termasuk soal kemandirian desa yang sudah miliki setting budaya berbeda.

Begitu juga BUMDes perlu aturan main berskala nasional, maka dalam RPP yang disusun, BUMDes harus dapatkan registrasi dari Kemendes PDTT bertujuan untuk menghindari sejumlah hal seperti kesamaan nama. Olehnya, pencantuman nama desa menjadi sebuah keharusan.

Setelah proses registrasi kemudian dilanjutkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk didokumentasikan. Ini dilakukan karena sebagai badan hukum, BUMDes bisa membuat badan hukum baru seperti Perseroan Terbatas (PT).

“Registrasi ini juga harus dikirimkan ke Kementerian Koperasi dan UKM serta kementerian terkait lainnya,” jelasnya.

Dengan begitu Gus Menteri menegaskan jika satu desa hanya boleh mendirikan satu BUMDes jadi dipastikan jumlahnya tidak bakal melebih jumlah desa sebanyak 74.953. Namun, jika berkaitan dengan BUMDes Bersama (BUMDesma), maka setiap desa bisa miliki lebih dari satu.

” Hal ini tergantung kebutuhan untuk usaha bersama antara desa yang pada hakekatnya untuk peningktan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan ekonomi di desa dan Pendapatan Asli Desa,” tandasnya.

Menurutnya, Pendirian BUMDesma juga tidak dibatasi terkait Zonasi dan wilayah. Gus Menteri mencontohkan desa di Klaten misalnya bisa saja membangun kerja sama desa di Aceh atau wilayah lain asal ada kesamaan tujuan dan visi.

Terkait PP tentang BUMDes berbadan hukum Nomor 11 Tahun 2021 tertuang tujuan BUMDes atau BUMDesma dalam pasal 3 Gus Menteri mengatakan, BUMDes atau BUMDesma bertujuan untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui penelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian dan potensi desa, dan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa serta seabagai lumbung pangan desa. Menambahkan PAD bagi Desa serta aset desa dan juga mengembangkan ekosistem digital di desa.

Gus menteri juga mengatakan yang tertulis di PP tersebut dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dan harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan desa dan masyarakat desa serta para pihak yang bekerjasama.

“ Paling Sedikit Pemerintah Daerah, Desa, dunia usaha atau korporasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum indonesia dan BUMDes atau BUMDesma lain.” Tulisnya dalam PP tersebut pasal 55(1).

Dengan hal ini BUMDes atau BUMDesma Gus Menteri menyampaikan bahwa dalam pelaksanaannya, BUMDes/BUMDesma yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan menjadikan peluang besar bagi desa untuk mengembangkan unit – unit usaha.

“Dengan status sebagai Badan Hukum, peran BUMDes/BUMDesma akan semakin penting dan diyakini sebagai pengungkit kemandirian desa,” pungkasnya (Andi A)***

Terima Kasih Untuk Berbagi Tulisan ini!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •