TiNewss.com

Berimbang Mengabarkan

Jokowi Bubarkan 10 Lembaga Negara, Termasuk Komisi Pengawas Haji Indonesia

TiNewss.com – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 112 Tahun 2020 yang berisi tentang pembubaran 10 Lembaga Negara Non Kementerian pada 26 November 2020. Perpres No 112 Tahun 2020 itu, dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

10 Lembaga Negara yang dibubarkan Presiden termasuk didalamnya adalah Komisi Haji Indonesia. Adapun Lembaga negara lainnya adalah Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Badan Pertimbangan Telekomunikasi, Komisi Nasional Lanjut Usia, Badan Olahraga Profesional Indonesia dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.

Setelah pembubaran 10 Lembaga Negara non Kementerian tersebut, fungsinya dialihkan ke Kementerian terkait.

Dikutip dari Antara, berikut pengalihan fungsi Lembaga Negara yang dibubarkan.

  1. Dewan Riset Nasional yang dibentuk pada 2005 dialihkan ke Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.
  2. Dewan Ketahanan Pangan yang dibentuk pada 2006 dialihkan ke Kementerian Pertanian.
  3. Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura yang dibentuk pada 2008 dialihkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
  4. Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan yang dibentuk pada 2014 dialihkan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga.
  5. Komisi Pengawas Haji Indonesia yang dibentuk pada 2014 dialihkan ke Kementerian Agama.
  6. Komite Ekonomi dan Industri Nasional yang dibentuk pada 2016 dialihkan ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
  7. Badan Pertimbangan Telekomunikasi yang dibentuk pada 1989 dialihkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika.
  8. Komisi Nasional Lanjut Usia yang dibentuk pada 2004 dialihkan ke Kementerian Sosial.
  9. Badan Olahraga Profesional Indonesia yang dibentuk pada 2015 dialihkan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga
  10. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia yang dibentuk pada 2018 dialihkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan Peraturan Presiden ini,” demikian tertulis dalam pasal 4 ayat 2 Perpres tersebut.

Pengalihan fungsi tersebut juga nantinya akan dikoordinasikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan melibatkan unsur Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau kementerian/lembaga terkait. (Red)

Terima Kasih Untuk Berbagi Informasi, Silakan Klik Tombol di Bawah !
  • 55
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    55
    Shares