TiNewss.com

Berimbang Mengabarkan

JATINANGOR Nukleus Kota Metropolitan BANDUNG


Kuantitas dan kualitas investasi menentukan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran daerah . Investasi terdiri dari investasi pemerintah , dunia usaha swasta dan usaha masyarakat . Investasi pemerintah bersumber dari APBN dan APBD bersifat stimulan “merangsang” investasi swasta dan masyarakat .

Berdasar data yg ada investasi swasta PMA dan PMDN di Kabupaten Sumedang mengarah ke wilayah barat Jatinangor dan Cimanggung atau ke Kawasan Perkotaan Jatinangor (KPJ) . Mengapa hal ini bisa terjadi ? Dan bagaimana kedepan agar investasi tumbuh berkelanjutan dan menyebar di Kabupaten Sumedang .

Kabupaten Sumedang memiliki dua kota yaitu Kota Lama Sumedang dan Kota Baru yg kita namakan KPJ .
Perkembangan kota lebih pesat dibanding regulasi yg mengaturnya. Swasta punya kalkulasi sendiri dan sering tidak sejalan dengan regulasi. Fenomena ini diakui pemerintah sebagaimana tertuang pada UU No 23 /2014 Pasal 356 ayat (1) dan (2) .

Tanpa regulasi khusus perkotaan , Jatinangor tumbuh menjadi “Kota Baru” melampaui Kota Lama Sumedang. Jatinangor menjadi bagian dan atau menyempurnakan “Kota Metropolitan Bandung” . Sebagaimana nomenklatur saat ini bahwa metropolitan adalah kota dengan dua (2) atau lebih “central business distrik” (CBD). Dalam bahasa planologi kota metropolitan adalah kota dengan lebih dari dua (2) nukleus, pusat kota.

Pertumbuhan investasi di Jatinangor pesat , luput dari radar pengamatan , analisa serta antisipasi pemerintahan daerah . Kini Jatinangor telah menjelma menjadi “nukleus” baru bagi Kota Metropolitan Bandung.

Nilai invetasi di Kabupaten Sumedang Rp 1,23 T (2019) dan Rp 1,18 (2020) . Investasi ini terbesar 65 % nya merupakan investasi pemerintah berupa Jalan Tol dan Listril PLN . Sisanya tersebar 30 % di KPJ , selebihnya di seputar Kota Lama Sumedang. Selain kuantitas minim juga investasi ini kurang berkualitas bagi pertumbuhan yg berkemakmuran . Hal ini bisa terlihat di Kota Lama Sumedang selain minim investasi swasta juga investasi usaha kecil masyarakat mengahadapi situasi market cannibalism .

Berdasarkan elaborasi data lebih rinci terhadap nilai per investasi maka bisa dikatakan bahwa investasi pemerintah dan upaya promosi investasi sebelumnya hingga 2 tahun terkhir belum berkaitan dan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan daya tarik dan nilai investasi swasta dan masyarakat di Kabupaten Sumedang .

Penerimaan pajak daerah tahun 2019 sebesar Rp 120 M didominasi dua kecamatan , masing Jatinangor Rp 53 M dan Cimanggung Rp 26 M atau 65 % dari Rp 120 M . Sisanya Rp 41M dihasilkan 24 kecamatan . Berdasarkan nilai perolehan pajak dan besaran PDRB dari tax ratio to PDRB , maka Jatinangor – Cimanggung ini ibarat raksasa besar dibanding 24 kecamatan lainnya . Jatinangor sudah menjadi salah satu nukleus atau CBD dari Kota Metropolitan Bandung .
Jatinangor telah tumbuh secara alamiah menjadi “nukleus” atau CBD dan juga telah lama “dinikmati” beesama oleh pemerintahan pusat , Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang.

Kini Jatinangor sebagai CBD telah mengalami kedewasaan “maturity” , mulai muncul persoalan perkotaan seperti defisit air tanah , minim fasilitas permukiman , longsor dan banjir . Jatinangor sudah terkena “sindrome kepemilikan bersama” , dinikmati bersama tak jelas siapa yg merawatnya. Sindrome ini mirip fenomena “salome” .

Pentingkah Regulasi Perda Badan Pengelolaan Kawasan Perkotaan Jatinangor (BP KPJ) ? . Hemat saya yg penting dan segera “urgent” itu merubah kebiasaan regim regulasi ke arah kalkulasi swasta yaitu menciptakan “daya tarik investasi” . Perda BP KPJ ini bisa jadi penting jika secepatnya berguna bagi perawatan “maintenance” dan pengembangan “develop” KPJ hingga berbuah tingginya daya tarik investasi .

Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam dua tahun masa jabatanya sedang berbenah . Konsep Pentahelix digulirkan , merubah kebiasaan lama pemerintahan daerah . Mestinya dalam penyusunan regulasi Perda BP KPJ ini juga sudah menggunakan “pentahelix” , melibatkan aspirasi dan kalkulasi swasta yg telah eksis saat ini . Dengan konsep dan aksi pentahelix ini “iklim investasi” tercipta , swasta berinvestasi di KPJ . Saat ini Raperda BP KPJ masih alot dalam proses legislasi . Semoga setelah disahkan regulasi ini ditindaklajuti hingga daya tarik dan investasi di Kawasan Perkotaan Jatinagor naik fantastis . Terlepas apapun status dan pola pengelolaanya , yang pasti Kawasan Perkotaan Jatinangor akan terus membesar menjadi CBD “nukleus” nya Kota Metropolitan Bandung dan Kabupaten Sumedang telah lama dan akan tetap menikmatinya.

Terima Kasih Untuk Berbagi Tulisan ini!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •