Ridwan Kamil Instruksikan Seluruh Kepala Daerah di Jabar, Replikasi e Simpati dari Sumedang, Turunkan Stunting

TiNewss.Com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengapresiasi teknik pelaporan data stunting yang ada di Kabupaten Sumedang.

Ia juga memerintahkan kepada Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Barat agar menjadikan rujukan aplikasi penanganan Stunting yang ada di Kabupaten Sumedang.

Hal tersebut disampaikan Kang Emil (sapaan akrabnya) saat memberikan sambutan pada Rakerda Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, yang dilaksanakan di Holiday Inn Bandung, Selasa (14/2).

Baca Juga: Bank Muamalat Cabang Bandung Hadir di Mal Pelayanan Publik, Ini alasannya

"Saya apresiasi kepada Kabupaten Sumedang, teknik pelaporan Kabupaten Sumedang ini terbaik se-Indonesia," ujarnya.

Oleh karena itu, ia pun menginstruksikan kepada para kepala daerah di Jawa Barat untuk mereplikasi aplikasi e-Simpati milik Sumedang.

"Saya perintahkan agar aplikasi yang ada di Sumedang agar di-copy paste. Tidak usah bikin-bikin lagi. Ini juga sudah perintah presiden," ucap Emil.

Baca Juga: Bukukan Laba Signifikan, Bank Sumedang Berikan Deviden Hingga Rp 7 Milyar

Emil juga mengakui masih terdapat perbedaan dalam metode survei stunting sehingga hasil survei dari pusat dengan data di daerah hasilnya tidak sama.

"Metode mensurvei antara yang stunring dan yang tidak stunting harus disamakan karena hari ini masih ada daerah yang berbeda antara "stunting dan tidak stunting".

"Misal dari kenaikannya dan lainnya. Namun menurut pemerintah pusat masih stunting," ungkapnya.

Baca Juga: ASN Sumedang harus sSabiwir Hiji' Atasi Stunting, Herman Suryatman: Sinergi dan Fokus

Maka dari itu, menurut Emil, terjadi angka-angka yang perlu disinkronisasikan.

"Mari bersepakat menyebut anak stunting itu definisinya apa. Karena per hari ini masih ada perbedaan. Itulah kenapa survei di daerah yang dilakukan bupati walikota masih berbeda dengan survei yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Mari kita jadikan satu ukuran," tuturnya.