Inilah Keterangan Resmi Majelis Adat Sunda Usai Laporkan Arteria Dahlan Ke Polda Jabar

TiNewss.com – Setelah melaporkan Arteria Dahlan secara resmi ke Polda Jabar, Majelis Adat Sunda menjelaskan perihal laporannya ke awak media yang sudah menanti sejak pagi.

Penjenlasan disampaikan Pupuhu Agung Dewan Karatuan Majelis Adat Sunda Ari Mulia Subagja Husein didampingi perwakilan adat Minangkabau dan sejumlah komunitas Adat Kasundaan.

Menurut Agung, berdasarkan pertimbangan mereka, pernyataan Arteria Dahlan beberapa hari lalu soal kajati yang berbicara bahasa Sunda dalam rapat dan diminta diberhentikan Kejaksaan Agung, telah  menyinggung dan melukai masyarakat Sunda.

Baca Juga: Polisi Amankan Guru Ngaji Cabul di Bogor yang Diduga Lecehkan 5 Muridnya

"Pernyataan anggota DPR yang kemudian viral di YouTube dan media sosial lainnya itu, menyakiti perasaan orang Sunda. Bahkan saudara kita dari daerah lain pun tersinggung,” kata Ari.

Menurut Ari, berdasarkan pertimbangan mereka, pernyataan Arteria yang rasis dan berbau SARA itu telah melanggar undang-undang (UU) terkait penggunaan bahasa daerah.

Selain itu, Arteria juga dinilai sudah melakukan pelanggaran konstitus karena tidak sejalan dengan  Pasal 32 ayat 2 UUD 1945, soal memelihara bahasa daerah.

Baca Juga: Sidak Minyak Goreng di Minimarket Tanjungsari, Ini Penjelasan Diskop ukmpp Sumedang

“Inilah  yang menjadi dasar kami melaporkan Arteria Dahlan ke Polda Jabar," tegas Ari.

Ari menjelaskan,  Arteria Dahlan juga dinilainya telah melanggar Undang Undang Nomor 5 tahun 2017, terkait pidana berbuat onar,  membuat keresahan dan perbutan tidak menyengnakan, termasuk UUITE.

"Yang lainnya, Arteria Dahlan sudah melakukan penistaan terhadap suku bangsa yang ada di Indonesia. Tidak akan ada Indonesia jika tidak ada suku bangsa yang ada di Nusantara ini, termasuk di dalamnya ada Sunda dsb,” ujarnya.

Baca Juga: Pemeran Video Syur 61 Detik Mirip Nagita Slavina Terungkap, Betulkah Miss Kay?

Ari juga dalam pernyataannya menyinggung sikap Arteria Dahlan yang justru menantang masyarakat Sunda untuk melaporkannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

“Ini keterlaluan. Dia bukannya meminta maaf dengan ketulusan, malah membuat orang Sunda merasa tertangtang,” katanya. ***