Ini 5 Kebijakan Pejabat yang Bikin Viral dan Aneh, Dari Cuci Mobil hingga Wajib Sekolah Jam 5 Pagi

TiNewss.Com - Satu Minggu terakhir lahir kebijakan dan perilaku pejabat yang bikin viral. Betapa tidak, ada yang membuat kebijakan sekolah SMA/SMK yang harus mulai Proses Belajar Mengajar (PBM) sejak 5 pagi, hingga mencuci mobil dinas tapi ternyata mobil dinasnya nunggak bayar pajak.

Lengkapnya inilah kebijakan dan perilaku pejabat yang membuat viral, masyarakat geleng kepala dan merasa aneh, yang TiNewss.Com rangkum dari @undercover.id.

Berikut 5 kebijakan yang menjadi viral, tapi bikin geleng-geleng kepala itu. Kita mulai dari urutan kelima.

Baca Juga: Selebgram Gita Safitri Deklarasikan Childfree Demi Awet Muda, Tolong Ingatkan Dia Akan Sabda Nabi Muhammad SAW

Kelima,  Menteri Sosial Tri Rismaharini yang pagi-pagi sudah mencuci mobil dinas di kantor Kementeriannya. Dengan semangat 45, Menteri Tri Trismaharini menyemprotkan air ke mobiil. Ternyata mobil yang dicuci sang menterti pajaknya mati, alias belum dibayar.

Atas kejadian tersebut, akhirnya Kabiro Humas menjelaskan ikhwal kendaraan yang dicuci Bu Menteri itu yang ternyata pajaknya mati.

Kabiro Kemensos RI Romal Uli Jaya Sinaga mengakui bahwa mobil yang dicuci Menteri Sosial tersebut, pajaknya mati.

Baca Juga: Dalam LHKPN 2021 Sri Mulyani Indrawati Memiliki MoGe Honda Rebel CMX500, Tanpa Mobil! Ini Spesifikasi Motornya

"Iya mobil yang dicuci Bu Menteri, pajaknya mati. Ini karena adanya proses peralihan," alasan Kabiro Humas Kemensos RI.

Menurut Kabiro Humas, mobil tersebut sebelumnya digunakan Ditjen Penanganan Fakir Miskin. Ditjen tersebut dihapus dan dialihkan ke Biro Umum.

"Kebetulan memang itu mobil pajaknya mati, karena peralihan. Kemarin kan Ditjen Penanganan Fakir Miskin kan dilikuidasi, jadi mobil itu mobil Dirjen yang dilikuidasi dan dipindahkan ke Biro Umum, jadi proses pemindahan ke Biro Umum. Itulah kenapa pajaknya mati," kata Kabiro Umum Kemensos RI.

Baca Juga: Inilah Pendapatan dan Peluang Guru Honorer yang Lolos PPPK, Wajib Cek!

Keempat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) membuat kebijakan aneh. Kendalikan Inflasi, Pemprov NTT terbitkan aturan baru bahwa warga wajib jalan kaki.

Kepala Biro Ekonomi  Setda NTT, Lerry Lupidara mengatakan dalam rangka untuk mengendalikan inflasi di NTT, Pemprov NTT akan mengeluarkan aturan baru yang berisi imbauan kepada masyarakat untuk berjalan kaki.