Anies Baswedan Bicara Ekonomi Kerakyatan: Siklus Lima Tahunan, Beres Pemilu, Ekonomi Jalan Kerakyatan Hilang

- Senin, 23 Januari 2023 | 10:43 WIB
Bakal Calon Presiden Anies Baswedan berbicara tentang Ekonomi Kerakyatan (JMSI)
Bakal Calon Presiden Anies Baswedan berbicara tentang Ekonomi Kerakyatan (JMSI)

TiNewss.Com - Calon Presiden yang diusung partai Nasdem, Anies Baswedan menyampaikan bahwa Ekonomi Kerakyatan sebagai solusi mengatasi ketimpangan ekonomi untuk pemerataan dan keadilan. 

Hal ini disampaikan Anies pada acara dialog dengan  tema Ekonomi Kerakyatan sebagai Instrumen Pemerataan dan keadilan di HD Sutisno Institue, Bandung 21 Januari 2023. 

Anies menyinggung masalah ketimpangan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Menurutnya, sistem ekonomi yang dianut pemerintah saat ini belum mempu mendistribusikan kesejahteraan secara merata.

Baca Juga: Pembakaran Al Qur'an di Sewdia, Pemerintah Turki: Tindakan Yang Keji, Rasis, dan penuh Kebencian

Sementara, ekonomi kerakyatan baru sebatas slogan semata. 

“Ekonomi kerakyatan selalu muncul saat mendekati Pemilu. Habis kampanye, ekonominya saja yang ada, kerakyatnya hilang. Jadi kaya siklus lima tahunan,”kata Anies.

Menurutnya, keseriusan pemerintah dalam menjalankan ekonomi kerakyatan masih harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu mantan Gubernur DKI Jakarta itu ingin suatu saat Indonesia sungguh-sungguh menerapkan sistem ekonomi yang berbasis pada pemikiran para pendiri Bangsa.

“Bicara ekonomi kerakyatan tak lepas dari pandangan Mochamad Hatta. Ekonomi kerakyatannya beliau, mengedepankan keadilan ekonomi.

Baca Juga: Berikut Ini Daftar Calon PPS Terpilih Pemilu 2024 di Kecamatan Wado

Konsepnya, Ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila, mengamanatkan distribusi kesejahteraan,” tutur Anies.

“Ketika distribusi kesejahteraan tidak adil, maka pemerintah harus melakukan retribusi melalui mekanisme pajak dan program-program sosial,” lanjutnya.

Anies berpendapat, telah terjadi salah urus pemerataan kesejahteraan dalam pemerintahan saat ini.

“Urusan pemerataan hanya diberikan pada Menteri Kesra. Seharusnya pakai jalur Kementerian perekonomian. Jadi Kementerian Ekonomi secara inherent ikut menyelesaikan ketimpangan. Jika tidak, masalah ketimpangan tetap tidak selesai,” ungkapnya.

Baca Juga: Lirik Lagu Ambyar Karya Didik Prasetyo

Halaman:

Editor: Rauf Nuryama

Sumber: JMSI

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X