Bolehkah Jurnalis Memiliki Pilihan Politik? CEO ProMedia Ungkap Netralitas dan Independensi

TiNewss.Com - Jurnalis atau Wartawan, dalam fungsi sebagai bagian dari Pilar Demokrasi di Indonesia harus menjaga prinsip netralitas dan independensi dalam pelaksanaan Pemilu di Tanah Air.

Apakah dengan demikian berarti Jurnalis tidak bisa turut dalam Pemilu, tidak bisa berpolitik atau pro kepada partai politik tertentu? 

"Jurnalis atau Wartawan, tidak dilarang memiliki pilihan politik," kata Agus Sulistriyono,CEO ProMedia Teknologi Indonsia pada Diskusi Media di Gedung KPU Jakarta, 18 November 2022. 

Baca Juga: Rumah Makan Bebek Joni Bali, Nikmati Pemandangan Sawah yang di Gemari Turis Asing

Diskusi yang diselenggrakan oleh KPU dengan menghadirkan Pembicara dari UNUSIA, INFID dan CEO ProMedia Teknologi Indonesia. 

Sulis, demikian biasa dipanggil menyampaikan bahwa pekerjaan sebagai jurnalis tetap harus menjaga prinsip netralitas dan independen. 

"... tetapi tidak boleh dilihat-lihatin," tambah Sulis.

Mantan Pemred di sejumlah media jaringan Kompas Gramedia ini, menceritakan pengalamannya  beberapa tahun lalu.

Baca Juga: Audiensi dengan KPU, Dewan Kebudayaan Sumedang Mentipkan Pesan yang Sangat Menyentuh

Sulis meminta jurnalis untuk berhati-hati dalam memposting di media sosial demi menjaga prinsip netralitas dan independen tersebut.

Dia mengulang, bahwa pilihan politik seorang jurnalis seharusnya disembunyikan atau tidak diketahui orang karena tugas sebagai wartawan terikat kepada kode etik.

"Jangan sampai kelihatan pilihannya, sebenarnya (seorang jurnalis) pasti sudah punya pilihan (politik), tapi sebaiknya diam saja," ujarnya.

Sulis juga mengingatkan bahwa profesi sebagai jurnalis harus memiliki basic integritas karena faktor ini sangat menentukan dalam bersikap independen dan netralitas.

Baca Juga: Sri Asih Dalam Diri Alana, Jagoan Yang Tidak Bisa Bela Diri