• Rabu, 28 September 2022

Optimalkan APBN dan APBD, Percepat Pemulihan Ekonomi dengan tetap jaga Akuntabilitas Kinerja

- Sabtu, 24 September 2022 | 05:24 WIB
Optimalkan APBN dan APBD dalam percepatan pemulihan ekonomi, tetapi tetap dengan terus jaga akuntabilitas kinerja. (kemenkeu.go.ig)
Optimalkan APBN dan APBD dalam percepatan pemulihan ekonomi, tetapi tetap dengan terus jaga akuntabilitas kinerja. (kemenkeu.go.ig)

TiNewss.com--Dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi, Pemerintah Pusat maupun Pemerintahan Daerah terus mengoptimalkan APBN dan APBD untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional di tengah tantangan global dengan tetap menjaga aspek akuntabilitas dan transparansi termasuk kinerja.

Hal tersebut ditunjukkan dengan perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari hasil audit laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2021 memperoleh opini WTP dari BPK, capaian ini adalah untuk keenam kalinya sejak tahun 2016. Sedangkan untuk Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021, 83 dari 87 K/L atau 95,4% memperoleh opini WTP dan 500 dari 542 Pemda atau 92,25% memperoleh Opini WTP.

Baca Juga: Nilai Suap hingga Rp 2,2 Miliar Ini Rinciannya, Hakim Agung SD mendapatkan 800 Juta

“Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, dalam memimpin Kementerian Negara dan Lembaga serta daerah tetap mengedepankan juga aspek akuntabilitas penggunaan keuangan negara secara bertanggung jawab meskipun tantangannya sangat-sangat luar biasa. Banyak sekali perubahan dalam anggaran yang harus dilakukan, harus cepat, dan responsif terhadap situasi yang dihadapi, sekaligus tetap akuntabel, itu adalah sebuah kombinasi yang tidak mudah,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam sambutannya di Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022 di Jakarta, Kamis (22/09).

Baca Juga: Serap Aspirasi ASN Muda, Menpan RB: Dalam mengambil keputusan, ingin dilihat dari semua sisi

Selanjutnya, Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah diharapkan terus berupaya meningkatkan kualitas belanja atau mengutamakan belanja prioritas dalam rangka pelayanan publik dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Menkeu mengingatkan bahwa dalam setiap rupiah penggunaan uang rakyat tidak hanya dapat terukur dari sisi capaian output, tetapi juga outcome serta manfaat yang dihasilkan harus benar-benar untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Baca Juga: Jadwal SIM Keliling Sumedang Hari ini Sabtu 24 September 2022

“Tentu kita berharap tidak hanya sekedar status hasil audit BPK yang WTP, tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana APBN dan APBD benar-benar bermanfaat sebagai instrumen keuangan di pusat dan daerah dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia,” tandas Menkeu

Editor: Asep D Darmawan

Sumber: kemenkeu.go.id.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

PTDH Ferdy Sambo, Bukti Jika Polri Tegas dan Berkomitmen

Jumat, 23 September 2022 | 07:44 WIB
X