• Selasa, 16 Agustus 2022

Penataan Pegawai non-ASN harus Selesai Sebelum 28 November 2022

- Senin, 27 Juni 2022 | 08:00 WIB
Menteri PANRB ad interim Mahfud MD  (menpan.go.id)
Menteri PANRB ad interim Mahfud MD (menpan.go.id)

TiNewss.com--Penataan penyelesaian pegawai non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) harus selesai sebelum batas akhir sesuai perundangan yang berlaku pada tanggal 28 November 2022. Oleh karena itu,  diperlukan langkah strategis untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD saat menghadiri rakor penyelesaian pegawai non-ASN, 24 Juni 2022.

"Menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi Calon PNS maupun Calon PPPK sesuai ketentuan peraturan peundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023," ungkap Mahfud, dalam rakor yang dihadiri oleh perwakilan dari sekda provinsi, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

Baca Juga: Kemendagri Luncurkan Inovasi Juwita NG dan i-PoP Exo pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md menegaskan tidak perlu mencari siapa yang salah dalam polemik pegawai non-aparatur sipil negara atau non-ASN. Saat ini, pemerintah pusat dan daerah harus fokus mengatur strategi menata pegawai di instansi pemerintah untuk percepatan transformasi sumber daya manusia tanpa menghilangkan sisi kemanusiaan dan meritokrasinya.

"Tidak perlu kita mencari siapa yang salah. Tapi kita harus selesaikan masalah ini bersama," tegas Mahfud Md yang menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) ad interim. Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Penyelesaian Tenaga Non-ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah, di Jakarta, Jumat (24/06).

Mahfud menerangkan, Peraturan Pemerintah No. 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah memberikan ruang untuk pengalihan status kepegawaian non-ASN yang beragam menjadi PNS maupun PPPK. Tentu, dengan syarat atau ketentuan yang sudah diatur berdasarkan UU No. 5/2014 tentang ASN beserta peraturan pelaksanaannya.

Baca Juga: DPD PAN Sumedang Usung 5 Calon Presiden Untuk Pemilu 2024, Ada Ridwan Kamil dan Anies Baswedan

Instansi pemerintah pusat dan daerah diminta untuk melakukan pemetaan terkait pegawai non-ASN yang bisa diikutsertakan dalam seleksi PNS maupun PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman:

Editor: Asep D Darmawan

Sumber: menpan.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

X