Menhub Optimis, PNBP Kemenhub akan Capai Target

TiNewss.com--Kementerian Perhubungan merasa optimis target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)  di sektor perhubungan sebesar Rp. 8,5 triliun pada tahun 2022, akan tercapai. Hal ini didasarkan pada capaian hingga bulan Maret 2022, PNBP di sektor perhubungan sudah mencapai Rp. 1,3 triliun atau 15,76% dari target.

Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat hadir dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Senin (4/4) di Gedung DPR RI, Jakarta.

“Kami optimis target PNBP pada tahun 2022 dapat dicapai, mengingat asumsi ekonomi nasional mulai membaik dan pandemi Covid-19 yang semakin terkendali,” jelas Menhub.

Baca Juga: Mantan Kanselir Jerman, Tanggapi Kritik Sinis Presiden Ukraina

Menhub menjelaskan, dengan semakin terbatasnya ruang fiskal negara (APBN) untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sektor transportasi, diperlukan upaya mencari pendanaan kreatif diantaranya melalui: kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), PNBP, dan pembentukan Badan Layanan Umum (BLU).

Menhub menuturkan, pagu anggaran Kemenhub terus mengalami tren penurunan dari 2018 s.d 2022. Namun sebaliknya, pagu PNBP dan BLU menunjukkan tren kenaikan dari 2018 hingga tahun 2022. Tercatat, realisasi PNBP juga terus meningkat, yaitu pada tahun 2020 realisasinya sebesar Rp. 7,7 triliun dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 7,9 triliun.

“PNBP dibutuhkan untuk menambah kemampuan keuangan negara, sehingga pembangunan tetap bisa dilanjutkan di tengah keterbatasan fiskal. Ke depan, kita akan terus upayakan cara-cara yang governance untuk meningkatkan PNBP,” ungkap Menhub.

Baca Juga: Iwa Kuswaeri, Tukang Pengumumam Covid di Sumedang, Kini Pensiun

Sejumlah upaya yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan PNBP tahun 2022 yakni: mengoptimalkan PNBP dari jasa layanan kepelabuhanan sesuai dengan fasilitas yang ada; mereformasi pelayanan pendidikan dan diklat dengan sistem daring/online berbasis aplikasi, software dan web, serta pemberian sertifikat on delivery dan pembelajaran praktik secara tatap muka; melakukan kampanye keselamatan perjalanan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam bepergian dengan aman dan nyaman; mengusulkan balai pengujian dan balai perawatan menjadi satker BLU; menerapkan tarif yang kompetitif dalam optimalisasi pemanfaatan aset; mengoptimalkan PNBP melalui pemanfaatan BMN dan sewa terhadap aset BMN berdasarkan PP 28 Tahun 2020; dan penerapan denda administrasi dalam rangka menjamin kepatuhan pihak operator transportasi menjalankan aspek keselamatan.

Baca Juga: Berbagai Isu Sosial dan Penyebab Utamanya

Meskipun PNBP terus ditingkatkan, Menhub mengatakan juga telah mengeluarkan kebijakan berupa relaksasi PNBP, untuk merespons kesulitan-kesulitan yang dialami pelaku usaha sektor transportasi dan juga masyarakat di tengah pandemi Covid-19

Sejumlah kebijakan relaksasi yang dilakukan yaitu: melakukan relaksasi PNBP berupa penyesuaian kembali penetapan jatuh tempo pembayaran, menerapkan tarif PNBP sampai dengan nol rupiah untuk kegiatan jasa transportasi tertentu yang peruntukannya tidak bersifat komersial, dan melakukan evaluasi teknis operasional berupa pemberian relaksasi penyesuaian masa berlaku perizinan sertifikasi/lisensi setelah dilakukan pengkajian dari sisi teknis operasional.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta Kemenhub untuk mengkaji secara mendalam terhadap potensi-potensi baru yang menjadi sumber peningkatan PNBP di sektor perhubungan.

Baca Juga: Satgas Covid Keluarkan Aturan Baru, Mudik Sudah Booster Tanpa Antigen, Vaksin Dua Kali Tetap Harus Antigen/PCR