Perolehan Capaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) Tinggi, 3 Pemda di Ganjar DID oleh Pemerintah Pusat

TiNewss.com-- Pemerintah Daerah (Pemda) yang memiliki capaian nilai Monitoring Centre for Prevention (MCP) diatas nilai rata-rata nasional diganjar Dana Insentif Daerah (DID) oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Penghargaan tersebut  diberikan kepada Pemerintah Kota Semarang, Pemerintah Kabupaten Badung, dan Pemerintah Kabupaten Demak. 

Adapun pemberian DID  kepada ke-3 Pemda tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) Nawawi Pomolango  pada puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021 di Gedung Juang KPK RI, Kamis 9 Desember 2021.

Baca Juga: Tema G20 Bali Recover Togehter Recover Stronger, Solidaritas Indonesia untuk Ekonomi Dunia

Menurut Wakil Menkeu, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan menyalurkan transfer ke daerah guna mendorong pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Dana transfer ke daerah yang disalurkan kepada pemerintah daerah tersebut salah satunya adalah Dana Insentif Daerah (DID).

"DID dialokasikan untuk memberikan insentif atau penghargaan kepada daerah atas kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan atau pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Suahasil Nazara.

Baca Juga: Cegah Banjir di Sumedang Kota, PUPR Sumedang lakukan Perbaikan Irigasi Burujul dan Normalisasi Saluran

Lebih lanjut Suahasil mengatakan bahwa DID disalurkan kepada pemerintah daerah yang memenuhi kriteria utama diantaranya adalah adanya opini WTP dari BPK atas LKPD suatu daerah, penetapan Perda APBD yang tepat waktu, serta penggunaan e-government berupa e-budgeting dan e-procurement.

"KPK juga mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang berprestasi dalam memperbaiki tata kelola pemerintahannya dengan memasukkan kategori kinerja indeks pencegahan korupsi berupa capaian MCP," ujar Wamenkeu.***