• Sabtu, 21 Mei 2022

Puluhan Raja dan Sultan Tidak Bertanggungjawab Terhadap Deklasari Sumedang

- Sabtu, 13 November 2021 | 23:47 WIB
Tangkapan Layar - Kegiatan Festival Adat Kerajaan Nusantara (FAKN) 1 di Sumedang (Youtube/karatonsumedanglarang)
Tangkapan Layar - Kegiatan Festival Adat Kerajaan Nusantara (FAKN) 1 di Sumedang (Youtube/karatonsumedanglarang)
  1. Bahwa 7 (tujuh) Titah Raja dan Sultan Nusantara tersebut, tidak dapat secara sepihak mengaku (mengklaim) untuk dan/atau mengatasnamakan Raja dan Sultan Nusantara, karena tidak semua Raja dan Sultan, termasuk Datu, Penglingsir, Pewaris/Penerus Kerajaan, Kesultanan, Kedatuan dan Puri Nusantara - Indonesia yang ada di seluruh wilayah Nusantara - Indonesia mulai dari Papua sampai Aceh Darusalam ikut hadir dan ikut mengambil keputusan dalam musyawarah tersebut, serta masih banyak Raja, Sultan, Datu, Penglingsir, Pewaris/Penerus Kerajaan, Kesultanan, Kedatuan dan Puri Nusantara - Indonesia yang tidak menjadi Pengurus dan/atau Anggota Organisasi Masyarakat (ORMAS) tersebut.
  2. Bahwa 7 (tujuh) Titah Raja dan Sultan Nusantara tersebut seolah-olah kedudukanya lebih tinggi dalam ketatanegaraan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan seolah-olah Raja dan Sultan masih memiliki kekuasaan dengan menerbitkan Titah (apapun mau diartikan/ditafsrikan) dalam kondisi wilayah Nusantara yang dahulu terdapat Kerajaan, Kesultanan, Kedatuan, dan Puri dalam wilayah Nusantara mulai dari Papua sampai Aceh Darussalam sudah menjadi Negara Republik Indonesia sejak hari Jumat 17 Agustus 1945.
  3. Bahwa Kami yang berstatus sebagai Raja, Sultan, Datu, Penglingsir, Pewaris/Penerus Kerajaan, Kesultanan, Kedatuan, dan Puri Nusantara - Indonesia, yang ada mulai dari Papua sampai Aceh Darusalam, yang menyatakan Sikap dan tidak bergabung pada Organisasi Masyarakat (Ormas) pelaksana Musyawarah yang telah mengeluarkan/menerbitkan 7 (tujuh) Titah Raja dan Sultan Nusantara tersebut dengan sangat menyesal tidak akan ikut bertanggungjawab atas 7 (tujuh) Titah Raja dan Sultan Nusantara tersebut.
  4. Bahwa seharusnya dan alangkah bijaknya jika pihak penyelenggara dan atau Organisasi Masyarakat (ORMAS) tersebut menerangkan dan memperjelas jujur dan terbuka bahwa 7 (tujuh) Titah Raja dan Sultan Nusantara tersebut adalah hasil Musyawarah yang dihadiri oleh Raja dan Sultan Nusantara yang menjadi Anggota Organisasi Masyarakat (ORMAS) tersebut saja, sehingga tidak menggiring pendapat umum (opini publik) yang seolah hasil Musyawarah tersebut adanya keterlibatan seluruh Raja dan Sultan Nusantara yang ada di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, mulai dari Papua sampai sampai dengan Aceh Darussalam, namun sebenarnya tidak demikian.

Demikian pernyataan sikap ini dibuat dan disampaikan serta ditandatangani oleh masing-masing Raja, Sultan, Datu, Penglingsir/Penerus Kerajaan, Kesultanan, Kedatuan, dan Puri Nusantara - Indonesia, untuk diketahui dan dimaklumi oleh semua pihak baik langsung maupun tidak langsung, agar dikemudian hari tidak terjadi lagi pengakuan (klaim) dan/atau mengatasnamakan Raja dan Sultan Nusantara secara sepihak, tampak ijin dan sepengetahuan secara tertulisdari pribadi yang berstatus adat Raja, Sultan, Datu, Penglingsir, dan Pewaris/Penerus Kerajaan, Kesultanan, Kedatuan dan Puri Nusantara - Indonesia, mulai dari Papua sampai Aceh Darussalam. ***

Halaman:

Editor: Rauf Nuryama

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X