• Rabu, 29 Juni 2022

Puluhan Raja dan Sultan Tidak Bertanggungjawab Terhadap Deklasari Sumedang

- Sabtu, 13 November 2021 | 23:47 WIB
Tangkapan Layar - Kegiatan Festival Adat Kerajaan Nusantara (FAKN) 1 di Sumedang (Youtube/karatonsumedanglarang)
Tangkapan Layar - Kegiatan Festival Adat Kerajaan Nusantara (FAKN) 1 di Sumedang (Youtube/karatonsumedanglarang)

TiNewss.com – Puluhan Raja, Sultan, Datu, Penglingsir, Pewaris/Penerus Kerajaan, Kesultanan, Kedatuan dan Puri Nusantara menyatakan tidak bertanggungjawab terhadap Deklasari Sumedang yang menjadi Keputusan Musyawarah Madya pada Festival Adat Kerajaan Nusantara (FAKN) I di Sumedang pada 29 September 2021, yang berisi 7 Titah Raja dan Sultan Nusantara.

Pernyataan tidak bertanggungjawab tersebut dituangkan dalam pernyataan sikap yang ditandatangani pada 23 Oktober 2021, setelah melakukan pembahasan selama hampir 3 minggu sejak 2 Oktober 2021.

Pernyataan sikap ini terdiri dari 4 point dan ditandatangani diatas meterai Rp10.000 lengkap dengan stempel oleh 34 orang yang berasal dari Raja, Sultan dan semua sebutan di atas mulai dari Papua hingga Aceh Darusalam.

Baca Juga: Deklarasi Sumedang, 7 Titah Raja dan Sultan Nusantara

Selain pernyataan tersebut, juga ada pemberitahuan dari Dewan Kerajaan Kesultanan Adat Nusantara, berupa pemberitahuan dengan Nomor 003/DEKKAN/MA/21 yang ditandatangi pada 19 Oktober 2021 di Jakarta oleh Andi Muammad Oza Tagunu, Pangeran Parigi (Sulawesi Selatan) yang menjabat sebagai Sekretaris Umum dan Kansil sebagai John FE South Kansil, Pangeran Raja Siau (Sulawesi Utara) sebagai Ketua Umum.

Deklarasi Sumedang yang berisi 7 Titah Raja dan Sultan Nusantara juga mendapat tanggapan dari Eksekuif Nasional Asosiasi Kerajaan & Keraton se-Indonesia (AKKI) sebagaimana surat tanggapan nomor 17/AKKI/Eknas/X-2021 yang ditandatangani oleh Shri Lalu Gde Pharmanegara parman sebagai Ekekutif Nasional AKKI pada 15 Oktober 2021.

Surat tanggapan juga datang dari Badan Pengurus Silaturahmi Nasional Raja Sultan Nusantara Indonesia (Rooyal Society Group Worldwide, surat tanggapan Nomor 5010/BP-SILATNAS/SJ/ST/10/2021 yang ditandatangi oleh Upu Latu ML Benny Ahmad Samu Samu, S.E., M.M. sebagai Sekretaris Jenderal pada 12 Oktober 2021.

Baca Juga: Setelah Xavi Hernandez, Kini Dani Alves Kembali Ke Barcelona

Selain Sekjen, turut menandatang surat tanggapan ini Raja Tambora dari NTB, Kerajaan Selaparang NTB, Kedatuan Mambalan Lombok NTB, Kesultanan Riau Lingga dan Kesultanan Sambas.

Halaman:

Editor: Rauf Nuryama

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Jumlah Pengguna Twitter Di Indonesia Pada 2022

Selasa, 14 Juni 2022 | 14:00 WIB
X