• Minggu, 14 Agustus 2022

KK Pasangan Siri dan Problem Perlindungan Perempuan

- Kamis, 21 Oktober 2021 | 19:03 WIB
KK Pasangan Siri dan Problem Perlindungan Perempuan (TiNewss/NN.Verakhairunnisa)
KK Pasangan Siri dan Problem Perlindungan Perempuan (TiNewss/NN.Verakhairunnisa)

Nikah siri kini dalam sorotan, tatkala Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut pasangan suami istri yang menikah siri tetap bisa membuat kartu keluarga (KK). Tidak hanya itu, anak keturunan dan hasil nikah sirinya pun bisa memperoleh Akta Kelahiran.

Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan menyoroti soal perlindungan perempuan dan anak dengan diberikannya kartu keluarga (KK) pada pasangan nikah siri.

"Nikah siri itu tidak boleh selama-selamanya tidak terikat hukum administrasi negara, itu akan merugikan perempuan, melemahkan perempuan, karena mereka tidak punya kekuatan yang memaksa untuk bertanggung jawab terhadap anak, nafkah dan sebagainya," ucap Asep. (detik. com, 07/10/2021)

Mengapa nikah siri dikaitkan dengan perlindungan perempuan dan hak anak? Sebab pada realitanya selama ini, praktek pernikahan siri cenderung merugikan pihak perempuan dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.

Di antara kerugian tersebut adalah: Pertama, pernikahan dianggap tak pernah ada oleh negara. Kedua, status anak hasil nikah siri disamakan dengan anak di luar nikah. Ketiga, suami tidak berkewajiban memberi nafkah. Keempat, istri dan anak tidak memiliki hak waris. (diringkas dari artikel di theasianparent. com)

Lantas, apakah dengan diberikan KK akan mampu merubah fakta pernikahan siri? Apakah perempuan dan anak dari pernikahan ini bisa mendapatkan hak yang sama dengan perempuan dan anak dari pernikahan yang dicatat negara?

Pakar kebijakan publik Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya Agus Sukristyanto menjelaskan, mencatatkan dan mempunyai KK berbeda. Sedangkan wacana terkait kebijakan nikah siri yang bisa mempunyai KK masih belum masuk agenda kebijakan.

"Sangat berbeda. Jadi tidak masalah semua penduduk tercatat dalam KK. Tapi (tetap) tidak ada legalitasnya. Dan perempuan yang dirugikan dalam nikah siri ini," ujar Agus. (detik. com, 13/10/2021)

Sementara itu, menurut Wakil Ketua Komnas Perempuan Mariana Amiruddin, diperbolehkannya pasangan nikah siri mendapatkan KK dengan alasan pencatatan kependudukan adalah alasan yang tidak mempertimbangkan aspek perlindungan perempuan.

Ia juga mengatakan bahwa jaminan perlindungan dari undang-undang sangat diperlukan, terutama jika di kemudian hari timbul masalah dalam pernikahan, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). (kompas. com, 08/10/21)

Maka, agaknya terlalu berlebihan mengharapkan perempuan yang melakukan nikah siri, bisa mendapat perlindungan hanya dengan dibolehkannya pasangan nikah siri tercatat dalam KK.

Lantas, bagaimana solusi untuk bisa melindungi perempuan?

Satu hal yang semestinya kita sadari adalah bahwa problem perlindungan perempuan ini bukan disebabkan oleh nikah siri itu sendiri. Pada faktanya, betapa banyak perempuan di luar sana, mereka yang menikahnya dicatat negara pun, tidak mendapatkan jaminan perlindungan.

Bukankah kita tidak sulit menemukan sebuah keluarga, dimana sang istri, selain harus menjalankan peran utamanya sebagai seorang ibu, ia pun harus banting tulang untuk memenuhi kebutuhan keluarga?

Bukankah kita pun dengan sangat mudah mendapati, bagaimana perempuan dengan segala sisinya yang menarik, hanya dijadikan sebagai objek eksploitasi bisnis dan ekonomi?

Kita juga kerap menyaksikan berita yang muncul setiap saat, yang menyajikan kabar memilukan tentang perempuan. Mulai dari pelecehan seksual, kekerasan, pemerkosaan, hingga pembunuhan.

Maka, di mana perlindungan terhadap perempuan?

Tak peduli statusnya sudah menikah ataukah belum, menikah dengan pencatatan negara atau menikah siri, perempuan tetap sulit mendapat jaminan perlindungan.

Inilah kehidupan yang terjadi ketika masyarakat dan negara sangat kental dengan nuansa kapitalisme sekularisme. Ideologi yang menjadikan keuntungan materi sebagai tujuan dari segala tujuan, hanya melahirkan penderitaan bagi manusia, khususnya perempuan.

Tatkala masalah bermunculan dalam kehidupan, diselesaikan dengan solusi yang hanya mampu menambal di satu sisi, namun melahirkan robekan di sisi yang lain. Tak ada upaya mencari solusi alternatif mendasar, sehingga problem pun tak pernah usai.

Sudah saatnya kita mencari solusi alternatif untuk menyelesaikan permasalahan hidup dari segala sisi, dengan sebuah aturan yang sudah pasti kebenarannya, karena diciptakan oleh Zat yang Maha Tahu apa yang terbaik untuk manusia, itulah Islam.

Sebelum membahas mengenai bagaimana cara Islam mampu memberikan jaminan perlindungan bagi perempuan, kita harus memahami terlebih dahulu bahwa dalam Islam, tidak ada pembedaan antara mereka yang menikah siri maupun tidak.

Selama dalam pernikahan tersebut dilakukan ijab Qabul serta memenuhi syarat dan ketentuan pernikahan dalam syariah, maka pernikahan tersebut sah dan diterima negara. Sebab dalam sistem Islam, tidak ada pemisahan antara agama dan negara.

Apa yang sesuai dengan syariat, maka sudah dipastikan sesuai dengan peraturan negara. Karena dalam Islam, peraturan negara mengacu pada apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna, mampu menyelesaikan semua permasalahan dalam kehidupan, termasuk problem jaminan perlindungan bagi perempuan.

Hal itu ketika seluruh aturannya diterapkan dalam kehidupan. Seperti sistem pergaulan Islam, sistem pendidikan Islam, sistem ekonomi Islam, sistem penerangan dan media Islam, sistem sanksi Islam, dsb.

Sistem pergaulan dalam Islam misalnya, mengharuskan laki-laki dan perempuan untuk menutup aurat ketika keluar rumah atau di depan mahram, melarang khalwat (berdua-duaan) dan ikhtilat (campur baur) laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, melarang perempuan bertabarruj, mengharuskan mahram menemani perjalanan perempuan yang lebih dari sehari semalam, dsb.

Sistem pendidikan dalam Islam memiliki tujuan melahirkan kepribadian Islam. Dengan begitu, baik laki-laki maupun perempuan, mereka memahami hak dan kewajibannya masing-masing, baik sebagai bagian dari individu, masyarakat maupun negara.

Mereka pun meyakini bahwa apa yang dilakukan di dunia, semua akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat. Maka dalam menjalani kehidupan, senantiasa berusaha untuk menggapai keridhaan Allah, dengan menjalankan seluruh aturan-Nya.

Sistem ekonomi dalam Islam mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dengan jaminan kebutuhan mendasar, braaik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Terkhusus perempuan, Islam tidak mewajibkan mereka mencari nafkah. Maka ada aturan siapa saja yang berkewajiban memberikan nafkah kepada mereka, yaitu ayah, suami, anak laki-laki atau saudara laki-laki mereka.

Maka negara wajib memberikan kemudahan untuk laki-laki mencari nafkah dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka. Atau jika perlu, negara memberikan bantuan modal usaha bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Pendidikan, kesehatan dan keamanan wajib diberikan dengan pelayanan terbaik kepada rakyat. Semua itu diberikan secara gratis kepada semua rakyat, tanpa membeda-bedakan antara yang kaya dan yang miskin, antara pejabat negara dan rakyat biasa, antara muslim dan non muslim.

Sistem penerangan dan media akan betul-betul berada dalam kontrol negara. Bahwa dalam sistem Islam, keberadaan media adalah sebagai sarana dakwah dan menyebarkan pemikiran Islam, sarana edukasi untuk masyarakat.

Sistem Islam tidak akan membiarkan media menayangkan konten negatif, semisal pornografi dan pornoaksi. Atau konten apapun yang menciderai kemuliaan dan kehormatan perempuan. Ketika ada media yang tetap melanggar, maka negara wajib memberikan sanksi bagi media tersebut.

Sistem saknsi dalam Islam sangat tegas, mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan. Siapa saja yang berani melakukan tindakan kejahatan, maka akan dijatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya.

Dalam Islam, kejahatan yaitu setiap aktivitas melanggar hukum syara'. Semisal tidak menutup aurat ketika keluar rumah, laki-laki dan perempuan non mahrom melakukan khalwat. Itu pun wajib diberikan sanksi, ketika mereka tetap melanggar meski sudah diberikan teguran.

Perzinaan pun wajib dijatuhi hukuman, meski dilakukan secara suka sama suka. Jika pemerkosaan, maka yang wajib dihukum hanyalah pihak yang melakukan perkosaan. Sedangkan pihak yang diperkosa, maka wajib diberikan perlindungan.

Dari pemaparan singkat di atas, tampak bahwa Islam memiliki nilai-nilai mulia dan benar-benar bertanggung jawab menjaga kehormatan perempuan. Negara dalam sistem Islam mampu memberikan rasa aman pada perempuan, baik di dalam rumah maupun di luar rumah.***

Halaman:
1
2
3
4
5

Editor: Rauf Nuryama

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X