• Sabtu, 4 Desember 2021

Ridwan Kamil Umumkan PSBB dan 9 Program Bantuan Pemerintah

- Sabtu, 18 April 2020 | 14:51 WIB
Ridwan Kamil Umumkan PSBB Untuk Metropolitan Bandung
Ridwan Kamil Umumkan PSBB Untuk Metropolitan Bandung

Sumedang, TiNewss.com - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), secara resmi mengumumkan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Bandung Raya. Dalam pengumuman tersebut, Gubernur juga menyiapkan 9 program bantuan Pemerintah. RK meminta rakyat agar patuh dan disiplin selama masa PSBB di Bandung Raya.

Demikian disampaikan Ridwan Kamil saat mengumumkan SK Kementrian Kesehatan Republik Indonesia No HK. 01.07/MENKES/259/2020 Tentang Penetapan PSBB di wilayah Bandung Raya yang telah di tetapkan tanggal 17 April 2020, kemarin.



Pembatasan Sosial Berskala Besar



SK Menteri tentang PSBB dimaksudkan untuk melakukan percepatan penanganan Corona Virus Desease (Covid-19). Sebuah Pandemi Global yang menjadi ancaman kepada masyarakat, dengan penyebaran yang sangat cepat.

Menurut Menteri sebagaimana dicantumkan dalam SK tersebut, data yang ada menunjukkan telah terjadi peningkatan dan penyebaran kasus Corona Virus Disease 20 19 (COVID- 19) yang signifikan dan cepat serta diiringi dengan kejadian transmisi lokal di wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, Menteri juga menyampaikan pertimbangan bahwa berdasarkan hasil kajian epidemiologi dan pertimbangan kesiapan daerah dalam aspek sosial, ekonomi, serta aspek lainnya, perlu dilaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, guna menekan penyebaran COVID- 19 semakin meluas.

Atas dasar hal tersebut, kemudian Menteri mewajibkan Kepala Daerah di 5 Kabupate/Kota untuk melaksanakan PSBB. Menteri juga meminta Kepala Daerah untuk secara konsisten mendorong dan mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.

Sebagaimana diketahui, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, langsung mengumumkan Surat Keputusan Menteri tersebut.

"Bahwa pada siang ini, di hari jumat tanggal 17 April 2020. Kami sudah mendapatkan surat dari Menteri kesehatan yang isinya Kementerian Kesehatan menyetujui untuk pemberlakuan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Metropolitan Bandung Raya," kata RK.

RK, dipanggil mengakui bahwa Jawa Barat merupakan satu-satunya Provinsi di Indonesia yang terbanyak melakukan PSBB di Indonesia.

"Ada Sepuluh Kabupaten Kota di Jawa Barat yang melakukan PSBB," katanya.

Setelah sebelumnya PSBB diberlakukan di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Kini, Metropolitan Bandung Raya yang meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang.



PSBB di Metropolitan Bandung Raya



Menurut Gubernur, pembelakukan PSBB di Metropilitan Bandung raya akan dimulai pada Pukul 00:00 , hari Rabu 22 April 2020. Dan berlaku selama 14 hari.

"Kami sudah melakukan rapat koordinasi bersama para Walikota dan Bupati se-Bandung Raya hari rabu (15/4/2020) kemarin, dan kami menyepakati pelaksanaan PSBB pada Rabu 22 April 2020" kata RK.

RK mengakui bahwa persiapan PSBB di Bandung Raya sudah 100 persen siap. Namun demikian, masih perlu melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi akan dilakukan mulai Sabtu Minguu Senin Selasa.

"Kami menghimbau masyarakat di Bandung Raya yang jumlahnya 9-10 juta agar melakukan adaptasi dan persiapan. Taati aturan yang dikeluarkan Walikota dan Bupati masing-masing, karena pelanggaran akan dikenakan sanksi," tuturnya.

Selanjutnya RK juga menyampaikan bahwa selama pelaksanaan PSBB akan diiringi dengan pengetesan massal sebanyak-banyaknya. Memberikan ruang yang disiplin kepada daerah, dan dilacak di test, sehingga diakhir waktu siapa-siapa yang mengalami atau berada di dalam zona yang harus diwaspadai.

Jika dispilin, plPelaksanaan PSBB akan berlaku 14 hari, dan harusnya tidak perlu dilanjutkan. Namun, jika perlu dilanjutkan, tanpa harus meminta lagi izin dari menteri kesehatan.



PIKOBAR



Pusat Informasi & Koordinasi Covid-19 Provinsi Jawa Barat (Pikobar) melalui alamat website : https://pikobar.jabarprov.go.id/, atau bisa di download aplikasinya melalui Playstore.

Melalui aplikasi ini, segala jenis informasi tentang Covid-19 di Jawa Barat cukup lengkap. Termasuk menurut RK, Koordinasi Logistik, pendafatran Relawan, Pendaftaran Donasi dan Pengaduan Sembako.

Bahkan katanya, ada 21 ribu, yang mendaftar untuk Rapid test melalui aplikasi Pikobar.



9 Program Bantuan Pemerintah Jawa Barat



Gubernur menyampaikan bahwa pelaksanaan pembagian bantuan dari pemerintah akan diintensifkan dalam waktud dekat. Warga (rakyat) Jawa Barat jangan khawatir.

Berikut ke-sembilan program bantuan tersebut:


  1. Kartu PKH (Program Keluarga Harapan). PKH adalah program penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai kepada keluarga sangat miskin berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

  2. Kartu Sembako. Program ini sebelumnya bernama Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Kini, karena virus corona mewabah, pemerintah kembali menaikkan nilai bantuan Kartu Sembako menjadi Rp2,4 juta/tahun atau Rp200.000 per bulan/keluarga. Bantuan ini akan disalurkan kepada 20 juta keluarga di Indonesia. Kenaikan nilai bantuan Kartu Sembako disampaikan Presiden Joko Widodo saat menetapkan status wabah Covid-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat di Istana Bogor, Selasa (31/3/2020).

  3. Kartu Pekerja (dimana jawa Barat mendapatkan jatah sebanyak 1 juta kartu). Kartu pra-kerja adalah sebuah kartu yang digalangkan dalam rangka program pelatihan dan pembinaan warga negara Indonesia yang belum memiliki keterampilan. Kartu tersebut dipromosikan oleh Joko Widodo pada masa kampanye Pemilihan umum Presiden Indonesia 2019, bersama dengan KIP Kuliah dan Kartu sembako murah. Kini, masyarakat yang pengangguran atau korban PHK dapat mendaftar melalui website : https://www.prakerja.go.id/

  4. Dana Desa, Jika sebelumnya dana desa dipergunakan untuk pengembangan ekonomi serta pemberdayaanmasyarakat Desa, saat ini di realokasikan untuk penanganan Covid-19 di Desa. Sebagaimana disampaikan Mendesa PDTT Abdul hasil Iskandar, yang menyatakan "Hari ini seluruh Dana Desa fokusnya pada jaring pengaman sosial," katanya, Sabtu (18/4/2020) melalui livestreaming di Liputan6.com. Ada 3 hal menurut menteri menjadi fokus dana desa. Pertama, Desa tanggap Covid-19. Untuk menyiapkan ruang isolasi, dana untuk pembersihan, pengecatan, dan lain sebagainya. Kedua, Saffety Nett Dana Desa. Digunakan untuk padat karya tunai Desa. Melaksanakan Pekerjaan di desa dengan memanfaatkan potensi desa semaksimal mungkin. Ketiga, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Nilainya Rp 600 ribu per keluarga miskin, dengan masa pemberian 3 bulan. Untuk Pertama kalinya Dana Desa dipergunakan untuk BLT.

  5. Bantuan Presiden untuk tidak mudik akan dibantu 600 ribu x 3 bulan

  6. Bantuan Sosial dari Kemenkes 600 ribu x 3 bulan

  7. Bantuan Provinsi 500 x 4 bulan

  8. Bantuan Kota/kabupaten

  9. Gerakan nasi Bungkus. Jika masih juga ada masyarakat yang tidak terjangkau dengan bantuan tersebut, maka gerakan Nasi Bungkus untuk mereka yang tidak terdata, tidak punya KTP, anak jalanan.



"Kepada yang masih terlewat laporkan melalui aplikasi pikobar," kata Gubernur. (Rauf Nuryama)***

Berikut adalah SK Menteri Kesehatan RI tentang PSBB di Bandung Raya:



SK PSBB Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab Bandung Barat dan Kab Sumedang.pdf



Berikut adalah rekaman video pengumuman oleh Gubernur Ridwan Kamil:



https://youtu.be/sPDfs0jE858

Editor: Rauf Nuryama

Tags

Terkini

Citarum Bukan Lagi Sungai Terkotor di Dunia

Jumat, 5 November 2021 | 06:45 WIB
X