Gubernur Jabar Dukung Buruh Dan Mahasiswa Tolak Omnibus Law

TiNewsc.comGubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, di dampingi Pangdam III Siliwangi, Kapolda Jabar hadir di tengah-tengah Peserta Demo Buruh dan Mahasiswa menolak Omnibus Law, di depan Gedung Sate, Kamis (8/10/2020).

Gubernur yang akrab di panggil Kang Emil,  dalam orasinya, mendukung Serikat Buruh, Buruh dan Mahasiswa untuk Menolak Omnibus Law, yang di sahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020.

“Tadi saya sudah mendengarkan aspirasi yang isinya menyampaikan poin-poin ketidakadilan yang ada pada pasal-pasal Undang-Undang Omnibus Law. Dari mulai masalah Pesangon, masalah cuti, masalah izin TKA, Masalah oursourching, masalah upah dan lain sebagainya,” kata Kang Emil.

Emil juga menyebut bahwa pengesahannya itu terlalu cepat, untuk sebuah Undang-Undang yang begitu kompleks dan begitu besar.

Rekomendasi dari perwakilan buruh, agar pemerintah Provinsi Jawa Barat mengirimkan surat kepada DPR dan Presiden yang isinya surat itu adalah menyampaikan aspirasi dari buruh untuk menolak Undang-Undang Omnibus Law.

Lebih lanjut Emil juga meminta kepada Presiden, untuk menerbitkan PERPU, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang karena proses Undang-Undang ini masih ada waktu 30 hari untuk di revisi, sebelum di tandatangi oleh Presiden.

“Sudah saya tandatangani dan akan dibacakan oleh perwakilan buruh, esok pagi akan dikirimkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat Kepada Presiden Jokowi,” tegas Emil.

Lebih lanjut Emil mendukung para Buruh dan Mahasiwa untuk menyuarakan kepentingan apapun, namun tetap menjaga ketertiban dan tidak merusak fasilitas Umum. Menyampaikan Aspirasi tanpa anarki.

Ajakan Emil, kemudian mendapat applaus dari Peserta Demo yang jumlahnya Ribuan orang.

Kang Emil juga meneriakan yel yel, Buruh Juara, Mahasiswa Juara dan Jabar Juara. Yang disambut meriah peserta Demo.

Surat Gubernur Jawa Barat Untuk Presiden Menolak Omnibus Law

Berikut adalah surat bernomor 560/4395D/Disnakertrans tertanggal 8 Oktober 2020 itu, yang ditandatangai oleh Gubernur Jawa Barat,Ridwan Kamil.

Disampaikan dengan hormat, bahwa dengan telah disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPR RI tanggal 5 Oktober 2020, di Jawa Barat telah terjadi aksi unjuk rasa dan penolakan terhadap Undang-Undang tersebut dari seluruh Serikat Pekerja/SErikat Buruh (SP/SB) se Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyampaikan Aspirasi dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menyatakan dengan tegas Menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi Undang-Undang serta meminta diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya dihaturkan terima kasih.

Terima Kasih Untuk Berbagi Informasi, Silakan Klik Tombol di Bawah !
  • 348
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    348
    Shares
%d blogger menyukai ini: