TiNewss.com

Berimbang Mengabarkan

Gara-gara Ini, Musda X Partai Golkar DPD Sumedang Diundur Kembali

TiNewss.com – Musyawarah Daerah (Musda) X DPD Partai Golkar Sumedang yang direncanakan pada hari Sabtu 29 Mei 2021, pelaksanaannya diundur kembali.

Diundurnya kembali pelaksanaan Musda X DPD Partai Golkar Sumedang, karena Ketua Mahkamah Partai Golkar Dzulfikar Adhiyatma Tarawe ada kepentingan pribadi sehingga tidak bisa hadir di Sumedang.

Sebelumnya dinyatakan bahwa Mahkamah Partai Golkar dan jajaran pengurus DPW Provinsi Jawa Barat dijadwalkan akan hadir untuk mengawasi Musda. Padahal para peserta sudah berkumpul di tempat Musda X yakni di Gedung DPD Partai Golkar Kabupaten Sumedang, Sabtu (29/5,2021).

Demikian dikatakan Ketua SC Musda X DPD Partai Golkar Sumedang Ifan Yudhi Wibowo ketika dikonfirmasi keberlangsungan Musda X DPD Partai Golkar Sumedang.

“Sebagaimana yang kita saksikan, tapi dalam musda itu tidak ada kata batal atau diundur, harus dipahami dulu,” ujarnya.

Ifan dan pihaknya, kini sudah sepakat sesuai dengan saran ketua umum, apalagi didalam pembahasan materi dan biasanya musda itu selesai dalam tiga jam sekarang kita diperpanjang.

“Padahal materi itu banyak hal, secara kebetulan musda ini harus mematuhi putusan Mahkamah Partai, ada syarat yakni berita acara harus dibacakan oleh Ketua Mahkamah Partai didepan sidang Musda, tapi ternyata utusan Mahkamah Partai tidak hadir,” tambahnya.

Menurut keterangan, lanjut Ifan, Mahakamah Partai Golkar Dzulfikar Adhiyatma Tarawe tidak hadir dikarenakan ada agenda pribadi sehingga tidak hadir dalam musda.

“Beliau tidak hadir karena kebetulan ia menikahkan putrinya, jadi kita takut dan kita yang menunda, jadi musda ini gagal digelar,” jelasnya.

Musda ini sebenarnya bisa digelar namun dikhawatirkan, nantinya tidak sah, jika ketua Mahmakah Partai tidak membacakan berita acaranya.

“Tapi alhamdulillah, animo kader Golkar cukup bagus, dan tadi kita melaksanakan verifikasi calon dimana berkas para pendukungnya kita panggil satu per satu yang merupakan pelaksanaan dari juklak juknis no.2 tahun 2020,” pungkasnya. (Adhi SH)***