TiNewss.com

Berimbang Mengabarkan

Ekslusive : Ketika Dewan Turun Gunung, PAD Kabupaten Sumedang Melambung (?)

"Kami memberi apresiasi atas inisiatif dan kerjasama DPRD Kabupaten Sumedang, dalam Sidak yang dilakukan di Jatos, Sehingga dalam 2 hari pascasidak, potensi pendapatan pajak parkir dari Jatos meningkat cukup tajam," Ramdan R. Dedy (Kepala Bappenda Sumedang)

Sumedang, TiNewss.com – Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (Bappenda) melakukan konsentrasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Hotel, Restauran, Parkir dan Hiburan. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020 mencapai Rp 553 Milyar, dari Rp 2,8 Trilyun target Pendapatan Daerah (PD).

Demikian disampaikan oleh Kepala Bappenda Kabupaten Sumedang, Drs. H. Ramdan R. Dedy, kepada TiNewss.com di Ruang Kerjanya, Jum’at 6/3/2020.

Dalam kesempatan itu, Kepala Bappenda menunjukan teknologi yang dipergunakan Bappenda Sumedang dalam rangka monitoring potensi pajak yang akan diperoleh secara Real Time, per Wajib Pajak Daerah (WPD), bahkan sampai dengan unit transaksinya.

Kecanggihan alat ini, ternyata belum sepenuhnya di diketahui oleh masyarakat Sumedang, termasuk juga dukungan dari para WPD tersebut. Hal ini terbukti, dengan masih rendahnya kesadaran WPD untuk melakukan pencatatan secara digital sehingga bisa real time terkoneksi dengan alat yang dimiliki Bappeda, Tapping Box.

Tapping box merupakan sebuah alat monitoring transaksi usaha secara online yang dipasang di mesin kasir untuk menghitung setiap transaksi yang terjadi di tempat usaha WPD. Datanya akan masuk ke server Pemerintah Kabupaten Sumedang, dalam hal ini Bappenda, sehingga secara Real Time angka potensi penerimaan Pajak dapat langsung tercatat dan termonitor. Disebut Angka Potensi, karena dimungkinkan angka tersebut bisa berubah lebih besar dibanding dengan kenyataannya.

“Ya, bisa jadi lebih besar. Kalau real nya ternyata lebih kecil, patokan Kita adalah yang ini. Jika lebih besar, biasanya karena ada laporan yang tidak real time,” kata Ramdan.

Dalam rangka menumbuhkan kesadaran WPD, Bappenda Sumedang bekerjasama dengan Komisi II di DPRD Sumedang, melakukan evaluasi atas belum optimalnya penerimaan Pajak. Salah satunya selain diskusi, juga dengan melakukan sejumlah sidak ke beberapa tempat, seperti Hotel, Restauran, Tempat Hiburan dan Mal.

Sidak Pajak Parkir di Jatos

Ada hal yang patut menjadi perhatian, disinyalir ada indikasi penyelewengan terhadap amanah pembayar pajak sehingga tidak dilaporkan dan tidak dibayarkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

Perbandingan Jumlah Kendaraan yang dilaporkan dalam bulan Februari 2020, terlihat Asia Plaza 72 Ribu sedangkan Jatos hanya 26 Ribu saja.

Sebuah Mal, di Jatinangor. Yang secara kasat mata jumlah pengunjung parkirnya jauh lebih banyak di bandingkan dengan Mal Terbesar di Sumedang Kota, ternyata Pajak yang diterima jauh lebih sedikit. Bahkan, ketika Komisi II DPRD bersama dengan Bappenda melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke lokasi tersebut, dari beberapa kendaraan yang masuk ke halaman parkir dan keluar, ternyata tidak ada data satu pun yang masuk ke sistemnya Bappenda.

Melihat kondisi ini, Anggota DPRD Komisi II DPRD Sumedang, Dr. Ir. H. Asep Sumaryana, M.Si, Geram. Kepada Redaksi TiNewss.com lewat Telp, bahwa di lokasi ini belum real time. “Kami saat ini sedang berada di lokasi Parkir Jatos melakukan pengecekan dan langsung dilihat di Android Pak Kaban (Kepala Badan, red: Hp Pak Ramdan) ternyata dari sekian banyak mobil yang parkir keluar, di Hape masih NOL. Hal ini berbeda dengan yang terjadi di waktu yang sama dari Asia Plaza sudah masuk sebanyak 128 transaksi,” terang Asum (Panggilan Asep Sumaryana dengan nada kesal.

Lebih lanjut Asum menyampaikan bahwa dirinya bersama dengan sejumlah Anggota DPRD Komisi II, langsung menggelar diskusi bersama Bappenda dan Manajemen Jatos.

“Saya ingin sampaikan, bahwa ini tidak benar. Apa yang dilakukan oleh Manajemen Jatos, tidak sepatutnya. Namun demikian, Kami tidak ingin mengoreksi ke belakang. Ke Depan, Dewan meminta agar Manajemen Jatos segera melakukan perubahan dengan penyesuaian dengan sistem yang ada pada Bappenda, harus real time” tegas Asum.

Senada dengan Asum, Wakil Ketua DPRD Sumedang, Jajang Heryana, yang juga hadir di lokasi menyampaikan bahwa banyak persoalan dalam peningkatan PAD ini, sehingga DPRD mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) Sumedang untuk mengoptipmalkannya.

“Salah satunya, terkait sistem tapping box yang sudah terpasang sebanyak 68 unit di mal, restoran hingga hotel se-Kabupaten Sumedang dalam penggunaanya dinilai masih belum maksimal,” ujar Jajang didampingi Ketua Komisi II DPRD, Warson dan Herman Habibullah (politisi PKB) kepada kontributor TiNewss.com yang hadir di lokasi seusai melakukan Pengawasan Pajak Parkir di (Jatos), Rabu (4/2/2020).

Menurut Jajang, penggunaan sistem tapping box oleh Bappenda Kabupaten Sumedang masih terjadi kendala di lapangan. Sejatinya, keberadaan alat tersebut setiap hari penerimaan pajak dapat terpantau langsung secara on time dan real time. “Nyatanya tidak demikian, masih ada beberapa pengusaha yang masih belum menyesuaikan diri,” terang Jajang.

“Sekarang di Jatos ini, penggunaan sistem tapping box masih terjadi kendala, tidak real time. Sehingga, kami meminta untuk segera diperbaiki segera,” katanya.

Tak hanya itu, sambung Jajang, kendati pihak Jatos kooperatif namun, pihaknya menekankan agar pengelolaan parkir di Jatos harus terkoneksi dengan sistem tapping box secara real time.

“Tarif parkir setiap jamnya kan sudah jelas, untuk roda dua Rp 2.000 sedangkan roda empat Rp 3.000 dan jumlah kendaraan yang berada di tempat parkir khususnya sudah terpasang tapping box harusnya dapat diketahui secara online juga real time,” jelasnya.

Sementara itu, General Manager (GM) Jatos, Heru Purwanto mengakui, masih ada kekurangan dalam pengelolaan parkir melalui sistem tapping box tersebut.

“Apa yang telah disampaikan DPRD bersama Bappenda Sumedang, kami akan berupaya memperbaiki kekurangan terkait sistem tapping box yang telah terpasang saat ini,” tandasnya.

Monitoring Pascasidak

2 hari pasca Sidak yang dilakukan oleh Komisi II DPRD Sumedang bersama dengan Bappenda Sumedang, ternyata sudah menunjukan progres yang baik. Bahkan pengamatan TiNewss.com dari layar monitor yang terpasang, menunjukan jumlah pendapatan pajak parkir real time dari 2 Mal terbesar di Kabupaten Sumedang, Jatos menunjukan penyumbang terbesar pada 2 hari terakhir.

Alhamdulillah, setelah dilakukan pengawasan ke lokasi bersama dengan Komisi II, ternyata hari ini Potensi Pajak Parkir Jatos sudah menunjukan secara real time dan bahkan melebihi Asia Plaza dan Griya,” terang Ramdan.

Data Parkir Real Time terpantau pada tanggal 5/3/2020 secara Real Time

Ramdan juga memberikan apresiasi kepada Dewan yang mau terjun ke lapangan, dan memberikan efek yang baik ini. “Kami memberi apresiasi atas inisiatif dan kerjasama DPRD Kabupaten Sumedang, dalam Sidak yang dilakukan di Jatos, sehingga dalam 2 hari pascasidak, potensi pendapatan pajak parkir dari Jatos meningkat cukup tajam,” kata Ramdan sambil menunjuk layar monitor.

Selain Dewan, Ramdan juga menyampaikan tentang peran Media. Menurutnya Media sangat berperan. “Ini bukan hanya Dewan, Namun peran Media juga sangat penting. Kalau tidak ada dorongan dari Media tentunya masih akan ada kesulitan,” tuturnya.

Cara Bappenda Mencapai Target PAD

Dalam kesempatan ini, Kepala Bappenda juga berharap bahwa kesadaran masyarakat untuk membayar  Pajak di daerah, semakin tumbuh. Kesadarannya terbangun, walaupun self assesment, kemungkinan target Pendapatan Asli Daerah, akan mudah tercapai. 

“Jika melihat grafik seperti ini, bukan hanya Jatos ya… Lokasi hiburan, hotel, rumah makan dan tentunya parkir, dan sumber lainnya, target Rp 553 M Insyaa Allah tercapai,” tuturnya.

Lebih lanjut, Ramdan juga menyampaikan jika ada indikasi penyelewengan terhadap potensi penerimaan pajak ini, Kami akan mengirimkan Mysteri Guest. Orang ini akan Makan di Restauran, tidur di Hotel, masuk arena hiburan, termasuk parkir, semuanya akan kami rekam, dan jika ada penyalahgunaan, akan segera kami evaluasi untuk menentukan kebijakan lebih lanjut.

Pada saat mengamati layar monitor, kemudian diketahui ada kejanggalan pada laporan real time dan laporan bulanan salah satu rumah makan dan juga tempat hiburan. Ramdan langsung mengontak (telp) Manajemen pengelola hiburan tersebut, dan meminta untuk bisa segera menunjukan data real time-nya.

Waalaikumsalam Pak Yitno, Apakabar? Pak Yitno, Saya lagi sama Media nih. Media lihat alat rekam yang ada di ruang monitoring, nah ternyata yang XXI itu banyak yang tidak real time Pak…. Ya datanya tidak masuk ke sini…., tidak real time…, tolong di kontak IT Bapak Ya, suruh real time. Ya… oke-oke ya, terima kasih ya… ,” demikian percakapan Ramdan yang dengan salah seorang manajemen perusahan hiburan.

Ada juga sebuah Perusahaan Rumah Makan, yang biasanya  memberikan kontribusi Pajak sebesar Rp 26 Juta pada bulan januari, namun Februari hanya 6 Juta. “Ini pasti ada masalah?”, jelas Ramdan.  

Ramdan pun tidak segan, untuk langsung mengontak Pemiliknya. Terkadang sesekali meminta stafnya untuk mengkonfirmasi ke pengusaha tersebut.

Hasil konfirmasi Ramdan kepada stafnya, ternyata tidak sedikit dari para pelaku usaha di Sumedang yang tidak menunjukan data real time-nya. Namun setelah dilakukan konfirmasi (di telepon), baru mereka mengaktifkannya lagi.

“Bisa jadi ini permainan pihak IT di mereka, terkadang ada juga alasan mereka tidak melaporkan real time, karena petugasnya tidak masuk kerja,” katanya. 

Ramdan juga berharap, bahwa target untuk memperoleh PAD ini, bukan pekerjaan Bappenda saja. Namun semua stake holder harus turut serta dan proaktif.

“Pemerintah ini adalah kolaboratif, Kami tidak bisa melakukannya sendirian. Kami berharap, jika ada yang menghilangkan potensi penerimaan Pajak, termasuk yang menunggak Pajaknya, maka Kami akan meminta pihak Satpol PP melalui Bidang Penegakan Perda agar menjalankan fungsinya memberikan peringatan dan tindakan sesuai aturan yang berlaku. Bahkan jika memungkinkan Pihak PMPTSP akan diminta bantuan untuk mencabut izin usahanya,” terang Ramdan.

Bahkan, menurut Ramdan, peran SKPD lain juga sangat menunjang, termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). “Kami saat ini ada beberapa Hotel, Rumah Makan, Hiburan, Parkir, atau tempat wisata, yang sudah siap membayar Pajak, namun terkendala dengan perizinan. Selama izinnya belum keluar, Kami tidak berani menerima Pajak, walaupun sekedar titipan. Padahal mereka sudah datang ke Kami, untuk membayarnya,” ucapnya.

Kepala Bappenda juga meminta peranan Dinas Pariwisata agar membantu melakukan promosi wisata, sehingga tingkat hunian hotel di Sumedang semakin naik, dan tentunya Pajak dari hotel juga semakin naik.

“Disparbudpora, harus melakukan upaya dalam meningkatnya tingkat hunian hotel di Sumedang. Kalau kita pasang tapping box, tapi di hotelnya tidak ada yang nginep, ya buat apa? Sehingga Disparbudpora harus proaktif untuk bisa mendatangkan para wisatawan,”harap Ramdan.

Ujungnya, kata Ramdan, adalah bagaimana Pendapatan Asli Daerah ini meningkat, perlu kerjasama semuanya. “Target yang diberikan Pak Bupati kepada Kami, harus tercapai. Kami akan siapkan berbagai cara menarik sehingga kesadaran masyarakat juga akan terbangun. Saat ini Kami sedang menyiapkan program yang diharapkan bisa meningkatkan peran serta dan kesadaran para pembayar Pajak,” tutur Ramdan membocorkan sedikit tentang rencananya.

Namun ketika ditanya program apa yang akan dibuatnya? Ramdan meminta untuk tidak di publikasikan dulu. “Jangan dipublikasikan dulu ya, biar surprise” katanya. (Rauf Nuryama)***

 

Ikuti Fanpage TiNewss.com

Klik Suka, sehingga Informasi Terkini Seputar Sumedang Dapat Anda Simak. TiNewss.com, Berimbang Mengabarkan.

Akun Resmi TiNewss.com

Ikuti pula akun twitter Kami, agar Anda tidak ketinggalan Informasi. Berita Sumedang Terkini.

Terima Kasih Untuk Berbagi Informasi, Silakan Klik Tombol di Bawah !
  • 49
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    49
    Shares