Cara Baru Dinas PMPTSP Sumedang, Bantu Pemerintah Tingkatkan PAD

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan pada DPMPTSP/MPP Kabupaten Sumedang, Enang Lukmanul Hakim (Doc: Istimewa)

TiNewss.com – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sumedang, memberlakukan persyaratan baru bagi warga yang mengajukan permohonan perizinan. Persyaratan tersebut adalah harus lunas membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Demikian disampaikan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan pada DPMPTSP/MPP Kabupaten Sumedang, Enang Lukmanul Hakim kepada Media di Ruang Kerjanya.

“Sebagai upaya mendisiplinkan masyarakat dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sejak 1 September 2020, sistem aplikasi Kami sudah memberlakukan aturan tersebut,” katanya, Senin (12/10/2020).

Apapun bentuk permohonan izin yang diajukan, ketika pemohon menginput Nomor Induk Kependudukan (NIK), pada layar monitor akan muncul pemberitahuan, apakah pemohon merupakan Wajib Pajak, dan apakah sudah membayar PBB atau belum.

“Jika pemohon merupakan Wajib Pajak PBB dan belum melunasi PBB tersebut, maka untuk proses selanjutnya harus membayar PBB dulu,” terang Enang yang juga menjabat Manager Humas MPP Sumedang.

Lebih lanjut, Enang menyampaikan bahwa saat ini masih dalam proses penginputan baru PBB (belum tuntas 100%). Setelah PBB tahap berikutnya dengan Pajak BPHTB . Sedangkan untuk Pajak Kendaraan Bermotor masih dalam tahap lanjutan apabila PBB dan BPHTB sudah lengkap.

Adapun untuk regulasinya dalam proses finalisasi yang merupakan kerjasama antara PMPTSP/MPP Kabupaten Sumedang dengan berbagai pihak terutama dengan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Sumedang.

“Tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi status pajak daerah dalam rangka mengakselerasi PAD Kabupaten Sumedang. Dan secara bertahap, saat ini sedang dilakukan pendataan dan penginputan data wajib pajak PBB, BPHTP dan dilanjutkan dengan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor,” tambah Enang.

Alasan lain yang di sampaikan Enang, adalah asas keadilan. Ketika Pemerintah dituntut untuk melayani masyarakat dengan baik dan cepat, maka masyarakat pun harus ingat kewajibannya untuk membayar Pajak.

Pemerintah, khususnya DPMPTSP secara terus menerus melakukan terobosan dalam rangka mempermudah dan mempercepat pelayanan perizinan di Sumedang. (Adhi SH)***

Terima Kasih Untuk Berbagi Informasi, Silakan Klik Tombol di Bawah !
  • 20
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    20
    Shares

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: