TiNewss.com

Berimbang Mengabarkan

Berikut Poin Penting Penanganan Kasus UU ITE Dalam Surat Edaran Kapolri

TiNewss.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor SE/2/II/2021 yang ditandatangani langsung pada tanggal 19 Februari kemarin tentang penerapan Undang- Undang Informasi dan Transformasi dan Elektronik (UU ITE) dalam memahami Budaya Beretika melalui Ruang Digital seiring dengan pemerintah Indonesia yang membuka ruang kritik dan saran.

Dalam Surat Edaran atau SE, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan sejumlah pedoman poin penting agar penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan UU ITE agar menerapkan penegakan hukum yang memberikan rasa keadilan bagi masyarakat seluruhnya.

Kapolri menyebutkan dalam dikeluarkannya surat SE tersebut, sebelumnya yang dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital terhadap perkembangan situasi nasional terkait penerapan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Maka diharapkan kepada seluruh anggota Polri berkomitmen untuk menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat,” ujar Kapolri dalam Surat Edaran.

Kapolri menjelaskan bahwa dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan dimaskud, Polri senantiasa mengedepankan edukasi dan langkah persuasif sehingga dapat menghindari adanya dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan serta dapat menjamin ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika, dan produktif.

Adapun poin –poin atau beberapa pedoman yang dikatakan Kapolri dalam tertulis Surat Edaran tersebut terhadap dengan kaitan penyidik untuk dapat mengedepankan mengedepankan edukasi dan langkah persuasif sehingga dapat menghindari dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan yaitu sebagai berikut;

Kapolri meminta khususnya kepolisian senantiasa terus mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam persoalannya, dan memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisir berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat.

“Mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber,” Tulis Kapolri dalam Surat Edaran.

Poin selanjutnya Kapolri mengatakan dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil.

“Sejak penerimaan laporan, agar penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi,” jelas Kapolri dalam Surat Edarannya.

Kemudian masih dalam surat edaran, Kapolri meminta untuk melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan Bareskrim/Dittipidsiber (dapat melalui zoom meeting) dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada penyidik dalam hal ini, Kapolri kembali meminta harus berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (ultimatum remidium) dan mengedepankan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara.

Terkait Restorative Justice yang dimaksud Kapolri terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan restorative justice terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme

“Korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU (Jaksa Penuntut Umum) agar diberikan ruang untuk mediasi kembali,” tulis kembali dalam surat edarannya.

Kapolri menekankan kembali terkait penyidik agar berkoordinasi dengan JPU dalam pelaksanaanya, termasuk memberikan saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan.

Dalam akhir tulisan yang tertuang di Surat Edaran Kapolri kembali menekankan agar dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang diambil dan memberikan reward serta punishment atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan.

“Surat Edaran ini disampaikan untuk diikuti dan dipatuhi oleh seluruh anggota Polri,” tulis Kapolri dalam menutup surat edarannya. (Andi A)***

Terima Kasih Untuk Berbagi Informasi, Silakan Klik Tombol di Bawah !
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •