TiNewss.com

Berimbang Mengabarkan

Asep Kurnia Apresiasi DPC APDESI Diskusi Perbup Tentang BPD

TiNewss.com – Ketua Komisi I DPRD Sumedang, Asep Kurnia SH. MH atau biasa disebut Akur, mengapresiasi kegiatan yang digagas oleh DPC APDESI Kabupaten Sumedang dalam acara diskusi terkait dengan Perbup yang berkaitan dengan BPD ( Badan Permusyawaratan Desa) tentang Kenaikan Anggaran Penghasilan BPD.

Ketika jurnalis TiNewss.com mewawancarainya, Asep Kurnia mengatakan bahwa didapatkan beberapa manfaat dari diskusi ini.

“Sehingga ketika di lapangan ada kendala untuk dijalankan, maka tentu bagian yang terkait melakukan kajian, sejauh mana kendala itu bisa mengganggu keefektifitas pelaksanaan Perbup,” ujarnya.

Menurut Akur dalam mensimulasikan ternyata ada kesulitan untuk memenuhi ketentuan terutama yang berkaitan dengan tunjangan BPD, sementara juga kami memahami BPD perlu diperhatikan.

“Kami sepakat, para kepala Desa juga sepakat untuk menaikkan kinerja di kedua belah pihak, baik BPD maupun Kepala Desa, sehingga ada pengaturan lebih tepat berkaitan dengan tunjangan BPD,” ucapnya.

Mantan Ketua KPU ini, juga menyampaikan bahwa tunjangan BPD naik itu wajar dan perlu diperjuangkan untuk bisa naik agar meningkatkan kinerja.

Dalam Perbup dijelaskan berkaitan batas maksimal tunjangan BPD yaitu 25% dari penghasilan tetap (siltap) kepala desa. Sedangkan Perbup menyebutnya Batas Minimal. Dengan adanya batas minimal tersebut dalam prakteknya ada kendala.

Sementara itu Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumedang, Agus Ridwan, mengatakan dalam permasalahan Perbup tersebut bahwa kendalanya lebih ke teknis, untuk dibahas oleh SKPD terkait dengan Desa.

“Menurut saya ini lebih ke teknisnya, bagaimana teknisnya supaya kendala ini bisa diselesaikan,” ungkapnya.

Berkaitan dengan Perbup sebelumnya dengan Perbup yang sekarang, Agus menjelaskan bahwa nantinya akan memberlakukan azas peraturan perundang-undangan, yakni menyatakan bahwa peraturan yang baru itu dapat mengesampingkan peraturan yang terdahulu.

Di lain pihak, Sekjen APDESI Sumedang mengatakan, bahwa permasalahan bukan dari Perbup, akan tetapi anggaran tidak cukup.

Sesuai dengan aspirasi para kepala desa, dalam penyusunan APBDES ternyata berhenti dalam pasal tersebut, sehingga APDESI melakukan diskusi lebih lanjut.

“Mudah-mudahan pemerintah Sumedang, terutama bagian hukum dan DPMD bisa menyikapi hal tersebut tentang perbup ini,” pungkasnya. (Andi A)***

Terima Kasih Untuk Berbagi Informasi, Silakan Klik Tombol di Bawah !
  • 8
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    8
    Shares